JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BIRO HUKUM DAN PENGADUAN MASYARAKAT
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

Penetapan Bagian IV A (Urusan Penyelenggaraan Keuangan dan Perhitungan-perhitungan mengenai Perusahaan-perusahaan dan Jawatan-jawatan) Pemerintah yang mempunyai Pengurus sendiri dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955

METADATA Undang-Undang
Nomor	30
Tahun	1958
Tanggal Penetapan	21 June 1958
Tanggal Pengundangan	17 July 1958
Tanggal Pengundangan	1958-07-17
Abstrak	ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN DINAS 1955 - URUSAN PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAN PERHITUNGAN-PERHITUNGANNYA MENGENAI PERUSAHAAN-PERUSAHAAN DAN JAWATAN-JAWATAN (PEMERINTAH) YANG MEMPUNYAI PENGURUS SENDIRI - PENETAPAN BAGIAN IVA 1958 UU NO. 30, LN 1958/No. 80, TLN No. -, LL SETNEG : 15 HLM UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN BAGIAN IVA (URUSAN PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAN PERHITUNGAN-PERHITUNGANNYA MENGENAI PERUSAHAAN-PERUSAHAAN DAN JAWATAN-JAWATAN (PEMERINTAH) YANG MEMPUNYAI PENGURUS SENDIRI) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN DINAS 1955 - Pengeluaran dan Penerimaan Anggaran pada Urusan Penyelenggaraan Keuangan dan Perhitungan-Perhitungannya mengenai Perusahaan-Perusahaan dan Jawatan-Jawatan (Pemerintah) yang mempunyai Pengurus sendiri sehingga perlu Penetapan Bagian IVA dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955. - Dasar hukum undang-undang ini adalah : Pasal 113 dan 115 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia; - Dalam Undang-Undang ini diatur tentang : Pengeluaran dan Penerimaan Urusan Penyelenggaraan Keuangan dan Perhitungan-Perhitungannya mengenai Perusahaan-Perusahaan dan Jawatan-Jawatan (Pemerintah) yang mempunyai Pengurus sendiri untuk Tahun Dinas 1955. CATATAN: - Undang-Undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan tanggal 17 Juli 1958, dan berlaku surut sampai pada tanggal 1 Januari 1955. - Disetujui D.P.R. dalam rapat pleno terbuka ke-70 pada tanggal 2 Nopember 1956, pada hari Jum'at, P.41/1956. - Undang-Undang ini terdiri dari 4 Pasal. - Penjelasan - hlm.
Lampiran

Bidang

Wakil Ketua DPR RI Bid. Korekku
Badan Anggaran

Status

Tidak ada data

Peraturan Pelaksanaan (Perlak)

Tidak ada data

Materi yang dibatalkan Putusan MK

Tidak ada data

Anotasi

Tidak ada data