JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BIRO HUKUM DAN PENGADUAN MASYARAKAT
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

Penetapan Undang-undang Darurat No. 26 Tahun 1957 Tentang Anggota Angkatan Perang Berdasarkan Ikatan Dinas Sukarela (militer Sukarela) (lembaran-negara Tahun 1957 No. 83) Sebagai Undang-undang

METADATA
Nomor	19
Tahun	1958
Tanggal Penetapan	07 June 1958
Tanggal Pengundangan	01 July 1958
Tanggal Pengundangan	1958-07-01
Abstrak	IKATAN DINAS SUKARELA - ANGGOTA ANGKATAN PERANG - PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT 1958 UU NO. 19, LN 1958/NO. 60, TLN NO.1616, LL SETNEG : 12 HLM UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 26 TAHUN 1957 TENTANG ANGGOTA ANGKATAN PERANG BERDASARKAN IKATAN DINAS SUKARELA (MILITER SUKARELA) SEBAGAI UNDANG-UNDANG - Pemerintah berdasarkan Pasal 96 Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia telah menetapkan Undang-Undang Darurat No.26 tahun 1957 tentang anggota Angkatan Perang berdasarkan ikatan dinas sukarela (Militer Sukarela); berkenaan dengan hal tersebut peraturan-peraturan yang termaktub dalam Undang-Undang Darurat No.26 tahun 1957 tersebut perlu ditetapkan sebagai undang-undang. - Dasar hukum Undang-Undang ini adalah : Pasal 89 dan pasal 97 Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia. - Dalam Undang-Undang ini diatur tentang : Penetapan Undang-Undang Darurat No. 26 Tahun 1957 Tentang Anggota Angkatan Perang Berdasarkan Ikatan Dinas Sukarela (Militer Sukarela) sebagai Undang-Undang. Dengan penjelasan pada tingkat perkembangan Angkatan Perang menjelang tahun 1957 perlu diadakan ketentuan-ketentuan yang pokok mengenai anggota-anggota Angkatan Perang berdasarkan ikatan dinas sukarela, baik sebagai pelaksanaan sebagian daripada Undang-undang Pertahanan (Undang-Undang No. 29 Tahun 1954), maupun untuk merubah, memperbaharui atau mengganti ketentuan-ketentuan mengenai ikatan dinas, beserta akibat-akibatnya yang sampai pada waktu itu berlaku. Berhubung dengan itu, perlulah diadakan suatu landasan yang lebih lengkap, tegas dan lebih sesuai dengan sifat kesukarelaan daripada yang ada sekarang ini. CATATAN : - Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan tanggal 1 Juli 1958. - Undang-Undang ini terdiri dari 2 Pasal, dalam Pasal 1 nya memuat 9 Bab dan 22 perubahan pasal. - Penjelasan 1 hlm.
Lampiran

Bidang

Komisi I

Status

Menetapkan UU Drt. - No. 26/1957 sebagai UU
Dicabut UU - No. 2/1988

Peraturan Pelaksanaan (Perlak)

No	Pasal dan ayat yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pelaksanaan	Peraturan Pelaksanaan (Bentuk/Nomor/Tahun/Tentang)	Keterangan
1.	Pasal - Ayat -	Peraturan Pemerintah No. 31/2015	TENTANG PERUBAHAN KESEBELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2001 TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA
2.	Pasal - Ayat -	Peraturan Pemerintah No. 35/2014	TENTANG PERUBAHAN KESEPULUH ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2001 TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA
3.	Pasal - Ayat -	Keputusan Presiden No. 67/2005	TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2001 TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA
4.	Pasal - Ayat -	Peraturan Pemerintah No. 28/2001	TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA
5.	Pasal - Ayat -	Peraturan Pemerintah No. 29/2001	TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
6.	Pasal 13 Ayat -	Peraturan Pemerintah No. 52/1958	tentang Ikatan Dinas dan Kedudukan Hukum Militer Sukarela
7.	Pasal 14 Ayat 2	UU No. 31/1997	tentang Peradilan Militer
8.	Pasal 15 Ayat 1	Peraturan Pemerintah No. 52/1958	tentang Ikatan Dinas dan Kedudukan Hukum Militer Sukarela
9.	Pasal 16 Ayat 2	Peraturan Pemerintah No. 52/1958	tentang Ikatan Dinas dan Kedudukan Hukum Militer Sukarela
10.	Pasal 17 Ayat -	Peraturan Pemerintah No. 51/1963	tentang Cadangan Nasional
11.	Pasal 5 Ayat 2	Peraturan Pemerintah No. 52/1958	tentang Ikatan Dinas dan Kedudukan Hukum Militer Sukarela
12.	Pasal 6 Ayat 3	Peraturan Pemerintah No. 52/1958	tentang Ikatan Dinas dan Kedudukan Hukum Militer Sukarela
13.	Pasal 7 Ayat 1	Peraturan Pemerintah No. 52/1958	tentang Ikatan Dinas dan Kedudukan Hukum Militer Sukarela
14.	Pasal 7 Ayat 4	Peraturan Pemerintah No. 52/1958	tentang Ikatan Dinas dan Kedudukan Hukum Militer Sukarela
15.	Pasal 7 Ayat 5	Peraturan Pemerintah No. 52/1958	tentang Ikatan Dinas dan Kedudukan Hukum Militer Sukarela
16.	Pasal 7 Ayat 3	Peraturan Pemerintah No. 52/1958	tentang Ikatan Dinas dan Kedudukan Hukum Militer Sukarela

Materi yang dibatalkan Putusan MK

Tidak ada data

Anotasi

Tidak ada data