JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BIRO HUKUM DAN PENGADUAN MASYARAKAT
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

Penetapan Undang-undang Darurat No. 9 Tahun 1954 Tentang Perubahan Nama Propinsi Sunda Kecil Menjadi Propinsi Nusa Tenggara (lembaran-negara Tahun 1954 No. 66) Sebagai Undang-undang

METADATA Undang-Undang
Nomor	8
Tahun	1958
Tanggal Penetapan	17 February 1958
Tanggal Pengundangan	27 February 1958
Tanggal Pengundangan	1958-02-27
Abstrak	TINDAK PIDANA EKONOMI - PENGUSUTAN, PENUNTUTAN DAN PERADILAN - PENAMBAHAN UNDANG-UNDANG DARURAT 1958 UU NO. 8, LN 1958/No. 18, TLN No. 1545, LL SETNEG : 6 HLM UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG PENAMBAHAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 7 TAHUN 1955 TENTANG PENGUSUTAN, PENUNTUTAN DAN PERADILAN TINDAK PIDANA EKONOMI - Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan Pasal 96 ayat (1) Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia telah menetapkan Undang-Undang Darurat No.9 tahun 1954 tentang pengubahan nama Propinsi Sunda Kecil menjadi Propinsi Nusa Tenggara, berkenaan dengan hal tersebut Peraturan-peraturan yang termaktub dalam undang-undang darurat tersebut perlu ditetapkan sebagai undang-undang. - Dasar hukum undang-undang ini adalah : Pasal-pasal 89 dan 97 Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia; dan Undang-undang No.29 tahun 1957. - Dalam undang-undang ini diatur tentang: Pengubahan nama Propinsi Sunda-Kecil menjadi Propinsi Nusa Tenggara (Lembaran-Negara tahun 1954 No. 66). Berdasarkan Pasal 131 ayat (1) dan Pasal 142 Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia, maka pengubahan nama Sunda-Kecil menjadi Nusa Tenggara harus ditetapkan dengan undang-undang. Berdasarkan Pasal 97 ayat (1) Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia maka ditetapkan Undang-undang ini. CATATAN : - Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan pada tanggal 27 Februari 1958. - Undang-Undang ini terdiri dari 2 Pasal, dalam Pasal 1 nya memuat 1 perubahan pasal. - Penjelasan 3 hlm.
Lampiran

Bidang

Komisi II

Status

Menetapkan UU Drt. - No. 9 / 1954

Peraturan Pelaksanaan (Perlak)

Tidak ada data

Materi yang dibatalkan Putusan MK

Tidak ada data

Anotasi

Tidak ada data