JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BIRO HUKUM DAN PENGADUAN MASYARAKAT
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

Penghapusan Tanah-tanah Partikelir

METADATA
Nomor	1
Tahun	1958
Tanggal Penetapan	13 January 1958
Tanggal Pengundangan	13 January 1958
Tanggal Pengundangan	1958-01-13
Abstrak	TANAH-TANAH PARTIKELIR - PENGHAPUSAN 1958 UU NO. 1, LN 1958/No. 2, TLN No. 1571, LL SETNEG : 34 HLM UNDANG-UNDANG TENTANG PENGHAPUSAN TANAH -TANAH PARTIKELIR - Adanya lembaga tanah partikelir dengan hak-hak pertuanannya di dalam wilayah Republik Indonesia, adalah bertentangan dengan azas dasar keadilan sosial yang dijunjung tinggi oleh masyarakat dan Negara; untuk kebulatan kedaulatan dan kewibawaan Negara, demi kepentingan umum lembaga tersebut harus dihapuskan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya; usaha likwidasi yang dijalankan hingga sekarang, melalui kata sepakat antara Pemerintah dan pemilik-pemilik tanah partikelir atas dasar kebijaksanaan, ternyata tidak membawa hasil yang memuaskan; Peraturan-peraturan yang mengenai pencabutan hak, sebagai tercantum dalam "Onteigeningsordonnantie" (S. 1920 - 574) dan peraturan-peraturan tentang "Pengembalian tanah-tanah partikelir menjadi tanah Negara" (S. 1911 - 38 jis S. 1912 - 480 dan S. 1912 - 481) tidak cukup untuk dapat mencapai likwidasi tanah-tanah itu secara integral dalam waktu yang singkat; Berhubung dengan itu diperlukan suatu Undang-undang khusus. - Dasar hukum undang-undang ini adalah : Pasal-pasal 26 ayat (2), 27 ayat (1), 38 ayat (3), 89 serta 98 Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia; dan Undang - Undang No. 29 tahun 1957. - Dalam undang-undang ini hanya dimuat azas-azas dan acara penghapusan tanah-tanah partikelir itu pada garis-garis besarnya saja. Untuk memudahkan penyelenggaraannya pelaksanaan beberapa hal diserahkan kepada Pemerintah untuk diaturnya dalam Peraturan Pemerintah. CATATAN : - Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan pada tanggal 24 Januari 1958. - Dalam Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan Undang-undang ini dapat dicantumkan ancaman hukuman kurungan selama-lamanya enam bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 3.000,-. - Undang-Undang ini terdiri dari 13 Pasal. - Penjelasan 20 hlm. -
Lampiran

Bidang

Wakil Ketua DPR RI Bid. Korpolkam
Komisi II

Status

Tidak ada data

Peraturan Pelaksanaan (Perlak)

No	Pasal dan ayat yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pelaksanaan	Peraturan Pelaksanaan (Bentuk/Nomor/Tahun/Tentang)	Keterangan
1.	Pasal 12 Ayat 1	Peraturan Pemerintah No. 18/1958	Pelaksanaan Undang-Undang Penghapusan Tanah-Tanah Partikelir (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1958, Lembaran Negara No.2 Tahun 1958)
2.	Pasal 4 Ayat -	Peraturan Pemerintah No. 18/1958	Pelaksanaan Undang-Undang Penghapusan Tanah-Tanah Partikelir (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1958, Lembaran Negara No.2 Tahun 1958)
3.	Pasal 5 Ayat 2	Keputusan Menteri No. 0/0	0
4.	Pasal 8 Ayat 4	Peraturan Pemerintah No. 18/1958	Pelaksanaan Undang-Undang Penghapusan Tanah-Tanah Partikelir (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1958, Lembaran Negara No.2 Tahun 1958)

Materi yang dibatalkan Putusan MK

Tidak ada data

Anotasi

Tidak ada data