JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BIRO HUKUM DAN PENGADUAN MASYARAKAT
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

Persetujuan Konpensi Organisasi Perburuhan Internasional No. 100 Mengenai Pengupahan Yang Sama Bagi Buruh Laki-laki Dan Wanita Untuk Pekerjaan Yang Sama Nilainya

METADATA Undang-Undang
Nomor	80
Tahun	1957
Tanggal Penetapan	19 December 1957
Tanggal Pengundangan	31 December 1957
Tanggal Pengundangan	1957-12-31
Abstrak	PENGUPAHAN YANG SAMA BAGI BURUH LAKI-LAKI DAN WANITA - KONPENSI ORGANISASI PERBURUHAN INTERNASIONAL – PERSETUJUAN 1957 UU NO. 80, LN 1957/NO. 171, TLN No. 1492, LL SETNEG : 4 HLM UNDANG-UNDANG TENTANG PERSETUJUAN KONPENSI ORGANISASI PERBURUHAN INTERNASIONAL NO. 100 MENGENAI PENGUPAHAN YANG SAMA BAGI BURUH LAKI-LAKI DAN WANITA UNTUK PEKERJAAN YANG SAMA NILAINYA - Indonesia semenjak 12 Juli 1950 adalah anggota dari Organisasi Perburuhan Internasional; Konpensi Organisasi Perburuhan Internasional No. 100 tentang pengupahan yang sama bagi buruh laki-laki dan wanita untuk pekerjaan yang sama nilainya, yang telah diterima oleh wakil-wakil anggota-anggota Organisasi Perburuhan Internasional dalam sidangnya Organisasi Perburuhan Internasional dalam sidangnya ketigapuluh empat di Jenewa (1951) dapat disetujui. - Dasar hukum undang-undang ini adalah : Pasal 19 Anggaran Dasar Organisasi Perburuhan Internasional; dan Pasal-pasal 89 dan 120 Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia. - Dalam Undang-Undang ini diatur tentang : Persetujuan Konpensi Organisasi Perburuhan Internasional No. 100 mengenai pengupahan yang sama bagi buruh laki-laki dan wanita untuk pekerjaan yang sama nilainya, yang telah diterima oleh wakil-wakil anggota-anggota Organisasi Perburuhan Internasional dalam sidangnya ketiga puluh empat (1951). CATATAN: - Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 31 Desember 1957. - Undang-Undang ini terdiri dari 2 Pasal. - Penjelasan 2 hlm. -
Lampiran

Bidang

Komisi IX

Status

Tidak ada data

Peraturan Pelaksanaan (Perlak)

Tidak ada data

Materi yang dibatalkan Putusan MK

Tidak ada data

Anotasi

Tidak ada data