JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BIRO HUKUM DAN PENGADUAN MASYARAKAT
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1955 Tentang Penjualan Rumah-rumah Negeri Kepada Pegawai Negeri" Sebagai Undang-undang

METADATA
Nomor	72
Tahun	1957
Tanggal Penetapan	19 November 1957
Tanggal Pengundangan	09 December 1957
Tanggal Pengundangan	1957-12-09
Abstrak	KEPADA PEGAWAI NEGERI - PENJUALAN RUMAH-RUMAH NEGERI - PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT 1957 UU NO. 72, LN 1957/NO. 158, TLN No. -, LL SETNEG : 4 HLM UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 19 TAHUN 1955 TENTANG PENJUALAN RUMAH-RUMAH NEGERI KEPADA PEGAWAI NEGERI SEBAGAI UNDANG-UNDANG - Berdasarkan Pasal 96 Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia, Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Darurat tentang penjualan rumah-rumah Negeri kepada Pegawai Negeri (Undang-Undang Darurat No. 19 Tahun 1955, Lembaran Negara Tahun 1955 No. 56. Peraturan-peraturan yang termaktub dalam Undang-Undang Darurat tersebut perlu ditetapkan sebagai Undang-undang dengan perubahan-perubahan dan tambahan-tambahan. - Dasar hukum undang-undang ini adalah : Pasal-pasal 89 dan 97 Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia. - Dalam Undang-Undang ini diatur tentang : Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 19 Tahun 1955 Tentang Penjualan Rumah-Rumah Negeri Kepada Pegawai Negeri" Sebagai Undang-Undang. Penetapan harga rumah dan tanahnya dilakukan menurut petunjuk-petunjuk Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga oleh Panitia-panitia yang dibentuk oleh Menteri tersebut. CATATAN: - Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 29 November 1957, dan berlaku surut sampai 26 Oktober 1955. - Undang-Undang ini terdiri dari 2 Pasal, dalam Pasal 1 nya memuat penetapan 6 pasal. - Penjelasan 2 hlm. -
Lampiran

Bidang

Komisi II

Status

Menetapkan UU Drt. - UU Drt No. 19/1955 sebagai UU

Peraturan Pelaksanaan (Perlak)

No	Pasal dan ayat yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pelaksanaan	Peraturan Pelaksanaan (Bentuk/Nomor/Tahun/Tentang)	Keterangan
1.	Pasal 1 Ayat -	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 22/PRT/M/2008	Pedoman Teknis Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status, Dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara
2.	Pasal 2 Ayat -	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 22/Prt/M/2008	Pedoman Teknis Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status, Dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara
3.	Pasal 3 Ayat -	Peraturan Pemerintah No. 16/1974	Pelaksanaan Penjualan Rumah Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1982 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1974 Tentang Pelaksanaan Penjualan Rumah Negeri
4.	Pasal 4 Ayat -	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 22/Prt/M/2008	Pedoman Teknis Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status, Dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara
5.	Pasal 5 Ayat -	Peraturan Pemerintah No. 16/1974	Pelaksanaan Penjualan Rumah Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1982 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1974 Tentang Pelaksanaan Penjualan Rumah Negeri

Materi yang dibatalkan Putusan MK

Tidak ada data

Anotasi

Tidak ada data