JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BIRO HUKUM DAN PENGADUAN MASYARAKATSEKRETARIAT JENDERAL DPR RI
Penetapan Bagian VII (Kementerian Pertahanan) Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1954
METADATA
Nomor
40
Tahun
1957
Tanggal Penetapan
26 October 1957
Tanggal Pengundangan
13 November 1957
Tanggal Pengundangan
1957-11-13
Abstrak
TAHUN DINAS 1954 - ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA - PENETAPAN BAGIAN VII (KEMENTRIAN KEHAKIMAN)
1957
UU NO. 40, LN 1957/NO. 115, TLN No. - , LL SETNEG : 5 HLM
UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN BAGIAN VII (KEMENTRIAN KEHAKIMAN) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN DINAS 1954
- Pengeluaran dan Penerimaan Anggaran pada Kementrian Kehakiman sehingga perlu Penetapan Bagian VII (Kementrian Kehakiman) dari Anggaran Republik Indonesia Tahun Dinas 1954, atas dasar pertimbangan tersebut Pemerintah perlu membentuk Undang-Undang tentang Penetapan Bagian VII (Kementrian Kehakiman) dari Anggaran Republik Indonesia untuk Tahun Dinas 1954.
- Dasar hukumnya Pasal 113 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia.
- Undang-Undang ini mengatur tentang : Penetapan Bagian VII (Kementrian Kehakiman) dari Anggaran Republik Indonesia Tahun Dinas 1954.
CATATAN:
- Undang-Undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan 13 November 1957, dan berlaku surut sampai pada tanggal 1 Januari 1954.
- Undang-Undang ini terdiri dari 2 Pasal.
- Penjelasan – hlm.
-
