JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BIRO HUKUM DAN PENGADUAN MASYARAKAT
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

Perseroan Terbatas

METADATA
Nomor	40
Tahun	2007
Tanggal Penetapan	16 August 2007
Tanggal Pengundangan	16 August 2007
Tanggal Pengundangan	2007-08-16
Abstrak	TERBATAS - PERSEROAN 2007 UU NO. 40, LN. 2007/NO. 106, TLN. NO. 4756, LL SETNEG : 140 HLM UNDANG-UNDANG TENTANG PERSEROAN TERBATAS - Perseroan terbatas sebagai salah satu pilar pembangunan perekonomian nasional perlu diberikan landasan hukum untuk lebih memacu pembangunan nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang baru. - Dasar hukum undang-undang ini adalah : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. - Dalam Undang-undang ini diatur tentang tata cara: 1. pengajuan permohonan dan pemberian pengesahan status badan hukum; 2. pengajuan permohonan dan pemberian persetujuan perubahan anggaran dasar; 3. penyampaian pemberitahuan dan penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan/atau pemberitahuan dan penerimaan pemberitahuan perubahan data lainnya. Undang-Undang ini juga memperjelas dan mempertegas tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris. Undang-Undang ini mengatur mengenai komisaris independen dan komisaris utusan. Dalam Undang-Undang ini juga diatur mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang bertujuan mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi Perseroan itu sendiri, komunitas setempat, dan masyarakat pada umumnya. Undang-Undang ini mempertegas ketentuan mengenai pembubaran, likuidasi, dan berakhirnya status badan hukum Perseroan dengan memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. CATATAN : - Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 16 Agustus 2007. - Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. - Undang-Undang ini terdiri dari 14 Bab dan 161 Pasal. - Penjelasan 58 hlm.
Lampiran

Bidang

Wakil Ketua DPR RI Bid. Korpolkam
Komisi III

Status

Mencabut UU - No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas
bertentangan dengan UUD 1945 Putusan Mahkamah Konstitusi - Pasal 86 ayat (9) berdasarkan Putusan MK No. 84/PUU-XI/2013, Dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, secara bersyarat (Inkonstitusional Bersyarat)

Peraturan Pelaksanaan (Perlak)

No	Pasal dan ayat yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pelaksanaan	Peraturan Pelaksanaan (Bentuk/Nomor/Tahun/Tentang)	Keterangan
1.	Pasal 10 Ayat 2	Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 21/2021	Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas
2.	Pasal 11 Ayat -	Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 1/2016	Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 4 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas
3.	Pasal 134 Ayat -	Peraturan Pemerintah No. 27/1998	Penggabungan, Peleburan, Dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas
4.	Pasal 136 Ayat -	Peraturan Pemerintah No. 0/0	RPP tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan Pemisahan Perseroan (Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2015)
5.	Pasal 153 Ayat -	Peraturan Pemerintah No. 8/2021	Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro Dan Kecil
6.	Pasal 156 Ayat 4	Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. M.HH-09.AH.01.01/2009	Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Tim Ahli Pemantauan Hukum Perseroan
7.	Pasal 16 Ayat 4	Peraturan Pemerintah No. 43/2011	Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas
8.	Pasal 29 Ayat 6	Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. M.HH-3.AH.01.01/2009	Daftar Perseroan
9.	Pasal 32 Ayat 3	Peraturan Pemerintah No. 8/2021	Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil
10.	Pasal 68 Ayat 6	Peraturan Pemerintah No. 72/2016	Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas
11.	Pasal 74 Ayat 4	Peraturan Pemerintah No. 47/2012	Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas
12.	Pasal 9 Ayat 4	Peraturan Pemerintah No. 43/2011	Tata Cara Pengajuan Dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas

Materi yang dibatalkan Putusan MK

No	Materi Muatan yang Dibatalkan oleh Putusan MK	Materi Muatan Sesuai Keputusan MK	Putusan MK
1.	Pasal 86 Ayat 9 Angka/Huruf - RUPS kedua dan ketiga dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS yang mendahuluinya dilangsungkan	Ada RUPS kedua dan ketiga dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS yang mendahuluinya dilangsungkan atau dalam hal RUPS dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan jangka waktu tersebut adalah paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah diperolehnya penetapan pengadilan negeri.	84/PUU-XI/2013 02-10-2013 [ VIEW ]

Anotasi

No	UU	Deskripsi	Aksi
1.	Pasal No. 40/2007	Kompilasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja bidang Komisi III	VIEW DOWNLOAD