Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai


METADATA
Nomor 39
Tahun 2007
Tanggal Penetapan 15 August 2007
Tanggal Pengundangan 15 August 2007
Tanggal Pengundangan 2007-08-15
Abstrak CUKAI - PERUBAHAN 2007 UU NO. 39, LN. 2007/NO. 105, TLN. NO. 4755, LL SETNEG : 77 HLM UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1995 TENTANG CUKAI - Cukai sebagai pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik sesuai dengan undang-undang merupakan penerimaan negara guna mewujudkan kesejahteraan bangsa. Dalam upaya untuk lebih memberikan kepastian hukum dan keadilan serta menggali potensi penerimaan cukai, perlu dilakukan perubahan terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai. - Dasar hukum undang-undang ini adalah : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 23A, dan Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai. - Dalam Undang-undang ini diatur mengenai materi perubahan yang meliputi: a. perluasan cara pelunasan cukai yang lebih akomodatif untuk menyesuaikan dengan praktek bisnis tanpa mengabaikan pengamanan hak-hak negara; b. penyempurnaan sistem penagihan utang cukai, kekurangan cukai, dan/atau sanksi administrasi berupa denda dengan menambah skema pembayaran secara angsuran tanpa mengabaikan pengamanan hak-hak negara; c. menghapus ketentuan yang mengatur lembaga banding untuk menyesuaikan dengan ketentuan yang mengatur mengenai badan peradilan pajak sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak; d. penyelenggaraan pembukuan yang diselaraskan dengan perkembangan zaman dan ketentuan audit cukai; e. penegasan penggunaan dokumen cukai dan dokumen pelengkap cukai dalam bentuk data elektronik dan sanksi terhadap pelanggaran terhadap pihak yang mengakses sistem elektronik yang berkaitan dengan pelayanan dan/atau pengawasan di bidang cukai secara tidak sah; f. pengaturan tentang pembinaan pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan kode etik dan penyelesaian pelanggarannya (punishment) melalui komisi kode etik serta pemberian insentif kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berdasarkan kinerja; g. pengaturan pemberian penghargaan (reward) bagi yang berjasa; dan h. pengaturan tentang bagi hasil dari cukai hasil tembakau kepada pemerintah daerah. CATATAN : - Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 15 Agustus 2007. - Peraturan perundang-undangan sebagai pelaksanaan undang-undang ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak undang-undang ini diundangkan. - Undang-Undang ini terdiri dari 2 Pasal, dalam Pasal 1 nya memuat 61 Perubahan Pasal. - Penjelasan 35 hlm.
Lampiran
Bidang
  • Wakil Ketua DPR RI Bid. Korekku
  • Komisi XI
Status
  • Mengubah UU - 11/1995
  • bertentangan secara bersyarat dengan UUD 1945 Putusan Mahkamah Konstitusi - 54/PUU-VI/2008 tgl 14-4-2009
Peraturan Pelaksanaan (Perlak)
    No Pasal dan ayat yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pelaksanaan (Bentuk/Nomor/Tahun/Tentang) Keterangan
    1.
    Pasal 10
    Ayat 3
    Peraturan Menteri Keuangan No. 111/PMK.04/2013
    Tata Cara Penagihan Bea Masuk Dan/ Atau Cukai
    2.
    Pasal 12
    Ayat 4
    Peraturan Menteri Keuangan No. 113/PMK.04/2008
    Pengembalian Cukai dan/ atau Sanksi Administrasi Berupa Denda
    3.
    Pasal 14
    Ayat 1b
    Peraturan Menteri Keuangan No. 66/PMK. 04/2018
    Tata Cara Pemberian, Pembekuan, Dan Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai
    4.
    Pasal 14
    Ayat 5b
    Peraturan Menteri Keuangan No. 66/PMK.04/2018
    Tata Cara Pemberian, Pembekuan, Dan Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai
    5.
    Pasal 14
    Ayat 8
    Peraturan Pemerintah No. 72/2008
    Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai
    6.
    Pasal 16
    Ayat 7
    Peraturan Menteri Keuangan No. 94/PMK. 04/2018
    Kewajiban Melakukan Pencatatan Bagi Pengusaha Pabrik Skala Kecil, Penyalur Skala Kecil Yang Wajib Memiliki Izin, Dan Pengusaha Tempat Penjualan Eceran Yang Wajib Memiliki Izin
    7.
    Pasal 16A
    Ayat 4
    Peraturan Menteri Keuangan No. 197/PMK.04/2016
    Pedoman Penyelenggaraan Pembukuan di Bidang Kepabeanan dan Cukai
    8.
    Pasal 18
    Ayat 3
    Peraturan Menteri Keuangan No. 112/PMK.04/2008
    Penyelenggaraan Buku Rekening Barang Kena Cukai dan Buku Rekening Kredit
    9.
    Pasal 19
    Ayat 2
    Peraturan Menteri Keuangan No. 112/PMK.04/2008
    Penyelenggaraan Buku Rekening Barang Kena Cukai dan Buku Rekening Kredit
    10.
    Pasal 25
    Ayat 5
    Peraturan Menteri Keuangan No. 226/PMK.04/2014
    Penimbunan, Pemasukan, Pengeluaran, dan Pengangkutan Barang Kena Cukai
    11.
    Pasal 26
    Ayat 4
    Peraturan Menteri Keuangan No. 226/PMK.04/2014
    Penimbunan, Pemasukan, Pengeluaran, dan Pengangkutan Barang Kena Cukai
    12.
    Pasal 27
    Ayat 5
    Peraturan Menteri Keuangan No. 226/PMK.04/2014
    Penimbunan, Pemasukan, Pengeluaran, dan Pengangkutan Barang Kena Cukai
    13.
    Pasal 29
    Ayat 3
    Peraturan Menteri Keuangan No. 236/PMK.04/2009
    Perdagangan Barang Kena Cukai
    14.
    Pasal 33
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 56/1996
    Senjata Api Dinas Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai
    15.
    Pasal 33
    Ayat 3
    Peraturan Pemerintah No. 49/2009
    Tata Cara Penindakan Di Bidang Cukai
    16.
    Pasal 39
    Ayat 3
    Peraturan Menteri Keuangan No. 200/PMK.04/2011
    Audit Kepabeanan Dan Audit Cukai
    17.
    Pasal 3A
    Ayat 3
    Peraturan Menteri Keuangan No. 156/PMK.04/2022
    Dokumen Cukai Dan/ Atau Dokumen Pelengkap Cukai
    18.
    Pasal 40A
    Ayat 2
    Peraturan Menteri Keuangan No. 200/PMK.04/2011
    Audit Kepabeanan dan Audit Cukai
    19.
    Pasal 41
    Ayat 8
    Peraturan Menteri Keuangan No. 114/PMK.04/2008
    Keberatan di Bidang Cukai
    20.
    Pasal 5
    Ayat 5
    Peraturan Menteri Keuangan No. 158/PMK.010/2018
    Tarif Cukai Etil Alkohol, Minuman Yang Mengandung Etil Alkohol, Dan Konsentrat Yang Mengandung Etil Alkohol
    21.
    Pasal 6
    Ayat 3
    Peraturan Menteri Keuangan No. 198/PMK.010//2020
    Tarif Cukai Hasil Tembakau
    22.
    Pasal 62
    Ayat 3
    Peraturan Menteri Keuangan No. 39/PMK.04/2014
    Tata Cara Penyelesaian Barang Kena Cukai dan Barang-Barang Lain yang Dirampas Untuk Negara atau yang Dikuasai Negara
    23.
    Pasal 64A
    Ayat 3
    Peraturan Menteri Keuangan No. 01 /PMK.4/2008
    Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
    24.
    Pasal 64A
    Ayat 4
    Peraturan Menteri No. 0/0
    -
    25.
    Pasal 64C
    Ayat 2
    Peraturan Menteri No. 0/0
    -
    26.
    Pasal 64D
    Ayat 3
    Keputusan Menteri No. 0/0
    -
    27.
    Pasal 64D
    Ayat 4
    Peraturan Menteri Keuangan No. 243/PMK.04/2011
    Pemberian Premi
    28.
    Pasal 64E
    Ayat 3
    Peraturan Menteri Keuangan No. 144 /PMK.02/2016
    Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif atas Pencapaian Kinerja di Bidang Cukai
    29.
    Pasal 66
    Ayat 3
    Peraturan Menteri Keuangan No. 39/PMK.04/2014
    Tata Cara Penyelesaian Barang Kena Cukai dan Barang-Barang Lain yang Dirampas Untuk Negara atau yang Dikuasai Negara
    30.
    Pasal 66D
    Ayat 2
    Peraturan Menteri Keuangan No. 222/PMK.07/2017
    Penggunaan, Pemantauan, Dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau
    31.
    Pasal 7
    Ayat 8
    Peraturan Menteri Keuangan No. 68/PMK.04/2018
    Pelunasan Cukai
    32.
    Pasal 7A
    Ayat 6
    Peraturan Menteri Keuangan No. 68/PMK.04/2009
    Jenis dan Besaran Jaminan Dalam Rangka Pembayaran Cukai Secara Berkala dan Penundaan Pembayaran Cukai
    33.
    Pasal 7A
    Ayat 9
    Peraturan Menteri Keuangan No. 74/PMK.04/2022
    Penundaan Pembayaran Cukai Untuk Pengusaha Pabrik Atau Imporfir Barang Kena Cukai Yang Melaksanakan Pelunasan Dengan Cara Pelekatan Pita Cukai
    34.
    Pasal 8
    Ayat 2a
    Peraturan Menteri Keuangan No. 59/PMK.04/2017
    Tidak Dipungut Cukai
    35.
    Pasal 8
    Ayat 4
    Peraturan Menteri Keuangan No. 59/ PMK.04/2017
    Tidak Dipungut Cukai
    36.
    Pasal 9
    Ayat 1a
    Keputusan Menteri No. 0/0
    -
    37.
    Pasal 9
    Ayat 4
    Peraturan Menteri Keuangan No. 109/PMK.04/2010
    Tata Cara Pembebasan Cukai
Materi yang dibatalkan Putusan MK
    Tidak ada data
Anotasi
    Tidak ada data
PROFIL
TENTANG
SEJARAH
VISI & MISI
STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT
BERITA
KONTAK
GALERI
FOTO
VIDEO
DOKUMEN HUKUM
UUD 1945
UNDANG-UNDANG
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
PERATURAN PEMERINTAH
PERATURAN PRESIDEN
KEPUTUSAN PRESIDEN
INSTRUKSI PRESIDEN
PRODUK HUKUM
PERATURAN DPR
PERATURAN BERSAMA
PERATURAN SEKJEN DPR
MONOGRAFI HUKUM
NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
JURNAL PRODIGY
JURNAL NEGARA HUKUM
JURNAL KAJIAN
KETERANGAN DPR MENGENAI PENGUJIAN UU TERHADAP UUD 1945
PROCEEDING
KAJIAN DAN ANALISIS PEMANTAUAN PELAKSANAAN UU
ANOTASI UNDANG-UNDANG
INFO JUDICIAL REVIEW PUTUSAN MK - MENYATAKAN MENGABULKAN
RESUME PUTUSAN MK - MENYATAKAN MENOLAK, TIDAK DAPAT DITERIMA
ANALISIS DAN EVALUASI UU BERDASARKAN PUTUSAN MK
ARTIKEL HUKUM
INFO SINGKAT
ISU SEPEKAN
PUTUSAN
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
YURISPRUDENSI