JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BIRO HUKUM DAN PENGADUAN MASYARAKAT
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

Penetapan Undang-undang Darurat No. 5 Tahun 1955 Tentang Mengadakan Opsenten Atas Cukai Bensin (lembaran-negara Tahun 1955 No. 24) Sebagai Undang-undang

METADATA Undang-Undang
Nomor	31
Tahun	1956
Tanggal Penetapan	26 December 1956
Tanggal Pengundangan	31 December 1956
Tanggal Pengundangan	1956-12-31
Abstrak	OPSENTEN ATAS CUKAI BENSIN - PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT 1956 UU NO. 31, LN 1956/NO. 76, TLN NO. 798 , LL SETNEG : 3 HLM UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 5 TAHUN 1955 TENTANG MENGADAKAN OPSENTEN ATAS CUKAI BENSIN SEBAGAI UNDANG-UNDANG - Pemerintah berdasarkan Pasal 96 ayat (1) Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia telah menetapkan Undang-Undang Darurat No. 5 tahun 1955 tentang mengadakan opsenten atas cukai bensin; berkenaan dengan hal tersebut peraturan-peraturan yang termaktub dalam undang-undang darurat tersebut perlu ditetapkan sebagai undang-undang. - Dasar hukum Undang-Undang ini adalah : Pasal 89 dan 97 Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia. - Dalam Undang-Undang ini diatur tentang: Penetapan Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1955 Tentang Mengadakan Opsenten Atas Cukai Bensin Sebagai Undang-Undang. CATATAN : - Undang-Undang mulai berlaku pada tanggal diundangkan 31 Desember 1956, dan mempunyai daya surut sampai tanggal 5 Mei 1955. - Menteri Keuangan menetapkan peraturan-peraturan lebih lanjut untuk menambah pembayaran cukai, yang harus dibayar atas barang-barang yang pada saat mulai berlakunya undang-undang ini tersedia dalam jumlah banyaknya yang melebihi sesuatu jumlah maksimum yang ditetapkan. - Undang-Undang ini terdiri dari 2 Pasal, dalam Pasal 1 nya memuat 4 pasal penetapan. - Penjelasan 1 hlm. -
Lampiran

Bidang

Komisi XI

Status

Menetapkan UU Drt. - UU Drt No. 5/1955 sebagai UU
Dicabut UU - 34/1956

Peraturan Pelaksanaan (Perlak)

Tidak ada data

Materi yang dibatalkan Putusan MK

Tidak ada data

Anotasi

Tidak ada data