JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BIRO HUKUM DAN PENGADUAN MASYARAKAT
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

Penetapan “undang-undang Darurat No. 4 Tahun 1955 (lembaran-negara Tahun 1955 No. 18) Tentang Larangan Untuk Mengumpulkan Uang Logam Yang Sah Dan Larangan Memperhitungkan Agio Pada Waktu Penukaran Alat-alat Pembayaran Yang Sah” Sebagai Undang-undang

METADATA Undang-Undang
Nomor	21
Tahun	1956
Tanggal Penetapan	01 September 1956
Tanggal Pengundangan	15 November 1956
Tanggal Pengundangan	1956-11-15
Abstrak	MENGUMPULKAN UANG LOGAM – LARANGAN - PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT 1956 UU NO. 21, LN 1956/NO. 53, TLN NO. 1140, LL SETNEG : 12 HLM UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 4 TAHUN 1955 TENTANG LARANGAN UNTUK MENGUMPULKAN UANG LOGAM YANG SAH DAN LARANGAN MEMPERHITUNGKAN AGIO PADA WAKTU PENUKARAN ALAT-ALAT PEMBAYARAN YANG SAH" SEBAGAI UNDANG-UNDANG - Berdasarkan pasal 96 ayat 1 Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Darurat tentang larangan untuk mengumpulkan uang logam yang sah dan larangan memperhitungkan agio pada waktu penukaran alat-alat pembayaran yang sah (Undang-undang Darurat No. 4 tahun 1955, Lembaran-Negara tahun 1955 No. 18); berkenaan dengan hal tersebut peraturan-peraturan yang termaktub dalam undang-undang darurat tersebut perlu ditetapkan sebagai undang-undang - Dasar hukum Undang-Undang ini adalah : Pasal-pasal 89, 97, dan 111 Undang-Undang Dasar Sementara. - Dalam Undang-Undang ini diatur tentang: Larangan untuk mengumpulkan uang logam untuk diri sendiri atau untuk orang lain atau mengangkutnya dari satu tempat ke tempat lain. Dengan mengatur secara umum itu ada kepastian bagi Penuntut Umum atau pegawai pengusut lainnya untuk segera mengadakan tindakan-tindakan seperlunya dan juga untuk hakim untuk menjatuhkan hukuman pada mereka yang mengumpulkan uang logam dalam jumlah yang banyak. Adapun ancaman hukuman yang diadakan telah dibedakan antara perbuatan yang dilakukan tidak dengan sengaja dan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja. Catatan : - Undang-Undang ini berlaku pada tanggal diundangkan 15 Nopember 1956. - Ordonansi-ordonansi dari 25 Pebruari 1948 (Staatsblad No. 50 dan No. 51) ditarik kembali. - Undang-Undang ini terdiri dari 2 Pasal, dalam Pasal 1 nya memuat 9 penetapan pasal. - Penjelasan 5 hlm. -
Lampiran

Bidang

Komisi XI

Status

Menetapkan UU Drt. - UU Drt No. 4/1955 sebagai UU
Mencabut Ordonantie - Staatsblad 1948 No. 50 dan 51

Peraturan Pelaksanaan (Perlak)

Tidak ada data

Materi yang dibatalkan Putusan MK

Tidak ada data

Anotasi

Tidak ada data