JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BIRO HUKUM DAN PENGADUAN MASYARAKAT
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

Persetujuan Konpensi Organisasi Internasional No. 98 Mengenai Berlakunya Dasar-dasar Daripada Hak Untuk Berorganisasi Dan Berunding Bersama

METADATA Undang-Undang
Nomor	18
Tahun	1956
Tanggal Penetapan	29 August 1956
Tanggal Pengundangan	17 September 1956
Tanggal Pengundangan	1956-09-17
Abstrak	HAK UNTUK BERORGANISASI DAN BERUNDING BERSAMA - BERLAKUNYA DASAR-DASAR - KONPENSI ORGANISASI INTERNASIONAL - PERSETUJUAN 1956 UU NO. 18, LN 1956/NO. 42, TLN NO. 1050, LL SETNEG : 4 HLM UNDANG-UNDANG TENTANG PERSETUJUAN KONPENSI ORGANISASI INTERNASIONAL NO. 98 MENGENAI BERLAKUNYA DASAR-DASAR DARIPADA HAK UNTUK BERORGANISASI DAN BERUNDING BERSAMA - Indonesia semenjak 12 Juli 1950 adalah anggota dari Organisasi Perburuhan Internasional;konpensi 98 tentang berlakunya dasar-dasar daripada hak untuk berorganisasi dan untuk berunding bersama yang telah diterima oleh wakil-wakil, anggota-anggota Organisasi Perburuhan Internasional dalam sidangnya ke-32 di Jenewa (1949) dapat disetujui. - Dasar hukum Undang-Undang ini adalah : Pasal 19 anggaran dasar dari Organisasi Perburuhan Internasional serta Pasal 120 Undang-Undang Dasar Sementara. - Dalam Undang-Undang ini diatur tentang: Persetujuan Konpensi Organisasi Internasional No. 98 mengenai Berlakunya Dasar-Dasar daripada Hak Untuk Berorganisasi dan Berunding Bersama. Undang-undang untuk meratifisir Convention No.98 mengenai berlakunya hak-hak dasar untuk berorganisasi dan untuk berunding bersama dapat dianggap sebagai langkah pertama dalam menyusul ketinggalan kita ini. Berhubung dengan telah dilaksanakannya azas-azas Convention No.98 di negara kita, maka Convention tersebut dapat diratifisir. Catatan : - Undang-Undang ini berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 17 September 1956. - Undang-Undang ini terdiri dari 2 Pasal. - Penjelasan 2 hlm. -
Lampiran

Bidang

Komisi I

Status

Tidak ada data

Peraturan Pelaksanaan (Perlak)

Tidak ada data

Materi yang dibatalkan Putusan MK

Tidak ada data

Anotasi

Tidak ada data