JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BIRO HUKUM DAN PENGADUAN MASYARAKAT
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

Pembentukan daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan daerah Propinsi Sumatera Tengah

METADATA Undang-Undang
Nomor	9
Tahun	1956
Tanggal Penetapan	19 March 1956
Tanggal Pengundangan	23 March 1956
Tanggal Pengundangan	1956-03-23
Abstrak	DALAM LINGKUNGAN DAERAH PROPINSI SUMATERA TENGAH - TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM KOTA-BESAR 1956 UU NO. 9, LN 1956/NO. 20, TLN NO. - , LL SETNEG : 6 HLM UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM KOTA-BESAR DALAM LINGKUNGAN DAERAH PROPINSI SUMATERA TENGAH - Berhubung dengan perkembangan ketata-negaraan dan untuk melancarkan Pemerintahan Daerah-daerah Otonom dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah, perlu segera dibentuk Daerah-daerah Kota-Besar, yang berhak mengatur dan mengurus rumah-tangganya sendiri berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah. - Dasar hukum Undang-Undang ini adalah : Pasal-pasal 89, 131 dan 142 Undang-Undang Dasar Sementara dan Undang-undang No. 22 tahun 1948 Republik Indonesia. - Dalam Undang-Undang ini diatur tentang: Pembentukan Daerah Otonom Kota-Besar dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah. Dalam batang tubuhnya memuat Peraturan Umum; Tentang Urusan Rumah-Tangga dan Kewajiban Kota-Besar; Tentang Hal-hal yang bersangkutan dengan Penyerahan Kekuasaan, Campur Tangan dan Pekerjaan-pekerjaan yang diserahkan kepada Kota-besar; Ketentuan Peralihan; dan Ketentuan Penutup, beserta Penjelasan. CATATAN : - Undang-Undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan pada tanggal 23 Maret 1956. - Undang-Undang ini terdiri dari 5 Bab dan 18 Pasal - Penjelasan 3 hlm.
Lampiran

Bidang

Komisi II

Status

Tidak ada data

Peraturan Pelaksanaan (Perlak)

No	Pasal dan ayat yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pelaksanaan	Peraturan Pelaksanaan (Bentuk/Nomor/Tahun/Tentang)	Keterangan
1.	Pasal 6 Ayat -	Peraturan Pemerintah No. 45/1992	Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dengan Titik Berat Pada Daerah Tingkat II

Materi yang dibatalkan Putusan MK

Tidak ada data

Anotasi

Tidak ada data