JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BIRO HUKUM DAN PENGADUAN MASYARAKAT
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

Energi

METADATA
Nomor	30
Tahun	2007
Tanggal Penetapan	10 August 2007
Tanggal Pengundangan	10 August 2007
Tanggal Pengundangan	2007-08-10
Abstrak	ENERGI 2007 UU NO. 30, LN. 2007/NO. 96, TLN. NO. 4746, LL SETNEG : 27 HLM UNDANG-UNDANG TENTANG ENERGI - Cadangan sumber daya energi tak terbarukan terbatas, maka perlu adanya kegiatan penganekaragaman sumber daya energi agar ketersediaan energi terjamin, berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut perlu membentuk Undang-Undang tentang Energi. - Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 33. - Dalam Undang-Undang ini diatur tentang : a. pengaturan energi yang terdiri dari penguasaan dan pengaturan sumber daya energi; b. cadangan penyangga energi guna menjamin ketahanan energi nasional; c. keadaan krisis dan darurat energi serta harga energi; d. kewenangan Pemerintah dan pemerintah daerah dalam pengaturan di bidang energi; e. kebijakan energi nasional, rencana umum energi nasional, dan pembentukan dewan energi nasional; f. hak dan peran masyarakat dalam pengelolaan energi; g. pembinaan dan pengawasan kegiatan pengelolaan di bidang energi; h. penelitian dan pengembangan. CATATAN : - Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 10 Agustus 2007. - Undang-undang ini terdiri atas 10 Bab dan 34 Pasal. - Penjelasan 8 hlm.
Lampiran

Bidang

Wakil Ketua DPR RI Bid. Korindagbang
Komisi VII

Status

Tidak ada data

Peraturan Pelaksanaan (Perlak)

No	Pasal dan ayat yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pelaksanaan	Peraturan Pelaksanaan (Bentuk/Nomor/Tahun/Tentang)	Keterangan
1.	Pasal 11 Ayat 2	Peraturan Pemerintah No. 79/2014	Kebijakan Energi Nasional
2.	Pasal 12 Ayat 1	Peraturan Presiden No. 26/2008	Pembentukan Dewan Energi Nasional dan Tata Cara Penyaringan Calon Anggota Dewan Energi Nasional.
3.	Pasal 13 Ayat 7	Peraturan Presiden No. 26/2008	Pembentukan Dewan energi nasional dan tatacara penyaringan calon anggota dewan energi nasional.
4.	Pasal 16 Ayat 3	Keputusan Presiden No. 11/2009	Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional.
5.	Pasal 17 Ayat 3	Peraturan Presiden No. 22/2017	Rencana Umum Energi Nasional
6.	Pasal 22 Ayat 1	Peraturan Pemerintah No. 79/2014	Kebijakan Energi Nasional
7.	Pasal 22 Ayat 2	Peraturan Pemerintah No. 79/2014	Kebijakan Energi Nasional
8.	Pasal 23 Ayat 6	Peraturan Pemerintah No. 0/0	-
9.	Pasal 24 Ayat 2	Peraturan Pemerintah No. 70/2009	Konservasi Energi
10.	Pasal 25 Ayat 5	Peraturan Pemerintah No. 70/2009	Konservasi Energi.

Materi yang dibatalkan Putusan MK

Tidak ada data

Anotasi

Tidak ada data