JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BIRO HUKUM DAN PENGADUAN MASYARAKAT
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

Penetapan Bagian IV A (urusan Penyelenggaraan Keuangan Dan Perhitungan-perhitungannya Mengenai Perusahaan-perusahaan Dan Jawantan-jawatan (pemerintah), Yang Mempunyai Pengurus Sendiri) Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-tahun Dinas 1952 Dan 1953

METADATA Undang-Undang
Nomor	42
Tahun	1954
Tanggal Penetapan	29 November 1954
Tanggal Pengundangan	31 December 1954
Tanggal Pengundangan	1954-12-31
Abstrak	TAHUN DINAS 1952 DAN 1953 - ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA - PENETAPAN BAGIAN IVA 1954 UU NO. 42, LN 1954/NO. 113, TLN NO. -, LL SETNEG : 9 HLM UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN BAGIAN IVA (URUSAN PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAN PERHITUNGAN-PERHITUNGANNYA MENGENAI PERUSAHAAN-PERUSAHAAN DAN JAWANTAN-JAWATAN (PEMERINTAH), YANG MEMPUNYAI PENGURUS SENDIRI) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN-TAHUN DINAS 1952 DAN 1953 - Perlu diadakan peraturan tentang Penetapan Bagian IVA (Urusan Penyelenggaraan Keuangan dan Perhitungan-perhitungannya mengenai Perusahaan-perusahaan dan Jawatan-jawatan (Pemerintah), yang mempunyai Pengurus Sendiri) dari Anggaran Republik Indonesia untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 dan 1953 - Dasar hukum Undang-Undang ini adalah : Pasal 113 Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia. - Dalam Undang-Undang ini diatur tentang: Penetapan Bagian IVA (Urusan Penyelenggaraan Keuangan dan Perhitungan-perhitungannya mengenai Perusahaan-perusahaan dan Jawatan-jawatan (Pemerintah), yang mempunyai Pengurus Sendiri) dari Anggaran Republik Indonesia untuk tahun-tahun dinas 1952 dan 1953 seperti yang dinyatakan pada lampiran-lampiran undang-undang ini. CATATAN : - Undang-Undang ini diundangkan pada tanggal 31 Desember 1954, dan berlaku surut sampai pada tanggal 1 Januari 1952. - Undang-Undang ini terdiri dari 3 Pasal. - Penjelasan - hlm. -
Lampiran

Bidang

Badan Anggaran

Status

Diubah UU - UU No. 8/1957

Peraturan Pelaksanaan (Perlak)

Tidak ada data

Materi yang dibatalkan Putusan MK

Tidak ada data

Anotasi

Tidak ada data