Perubahan Ketiga Atas Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

METADATA
Nomor	28
Tahun	2007
Tanggal Penetapan	17 July 2007
Tanggal Pengundangan	17 July 2007
Tanggal Pengundangan	2007-07-17
Abstrak	TATA CARA PERPAJAKAN – KETENTUAN UMUM - PERUBAHAN 2007 UU NO. 28, LN. 2007/NO. 85, TLN. NO. 4740, LL SETNEG : 129 HLM UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN - Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagian sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan, sehingga perlu membentuk Undang Undang tentang Perubahan Ketiga Atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. - Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 23A; dan Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2000. - Dalam Undang-Undang ini diatur tentang : Perubahan Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Perubahan tersebut bertujuan untuk lebih memberikan keadilan, meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak, meningkatkan kepastian dan penegakan hukum, serta mengantisipasi kemajuan di bidang teknologi informasi dan perubahan ketentuan material di bidang perpajakan. Selain itu, perubahan tersebut juga dimaksudkan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur perpajakan, meningkatkan keterbukaan administrasi perpajakan, dan meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak. CATATAN : - Undang-Undang ini diundangkan pada tanggal 17 Juli 2008, dan mulai berlaku pada tanggal1 Januari 2008. - Terhadap semua hak dan kewajiban perpajakan Tahun Pajak 2001 sampai dengan Tahun Pajak 2007 yang belum diselesaikan, diberlakukan ketentuan UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000. - Undang-undang ini terdiri atas 2 Pasal, dalam Pasal 1 nya memuat 59 Perubahan Pasal. - Penjelasan 68 hlm
Lampiran

Bidang

Wakil Ketua DPR RI Bid. Korekku
Komisi XI

Status

Mengubah UU - 6/1983
Mengubah UU - 9/1994
Mengubah UU - 16/2000
Diubah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang - 5/2008

Peraturan Pelaksanaan (Perlak)

No	Pasal dan ayat yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pelaksanaan	Peraturan Pelaksanaan (Bentuk/Nomor/Tahun/Tentang)	Keterangan
1.	Pasal 10 Ayat 1	Peraturan Menteri Keuangan No. 242/2014	Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak
2.	Pasal 10 Ayat 1a	Peraturan Menteri Keuangan No. 242/2014	Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak
3.	Pasal 10 Ayat 2	Peraturan Menteri Keuangan No. 242/2014	Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak
4.	Pasal 11 Ayat 4	Peraturan Menteri Keuangan No. 244/2015	Tata Cara Penghitungan dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak
5.	Pasal 13 Ayat 6	Peraturan Menteri Keuangan No. 145/2012	Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak
6.	Pasal 14 Ayat 6	Peraturan Menteri Keuangan No. 145/2012	Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak
7.	Pasal 15 Ayat 5	Peraturan Menteri Keuangan No. 145/2012	Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak
8.	Pasal 17 Ayat 2	Peraturan Menteri Keuangan No. 145/2012	Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak
9.	Pasal 17A Ayat 2	Peraturan Menteri Keuangan No. 145/2012	Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak
10.	Pasal 17B Ayat 1a	Peraturan Menteri Keuangan No. 17/2013	Tata Cara Pemeriksaan
11.	Pasal 17C Ayat 3	Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. 550/PJ/2020	Tata Cara Penetapan Wajib Pajak Yang Mmenuhi Kriteria Tertentu Dan Penyelesaian Permohonan Pengembalian Kelenihan Pembayaran Pajak Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak
12.	Pasal 17C Ayat 7	Peraturan Menteri Keuangan No. 74/2012	Tata Cara Penetapan Dan Pencabutan Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak
13.	Pasal 17D Ayat 3	Peraturan Menteri Keuangan No. 198/2013	Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak Bagi Wajib Pajak yang Memenuhi Persyaratan Tertentu
14.	Pasal 17E Ayat -	Peraturan Menteri Keuangan No. 76/2010	Tata Cara Pengajuan Dan Penyelesaian Permintaan Kembali Pajak Pertambahan Nilai Barang Bawaan Orang Pribadi Pemegang Paspor Luar Negeri
15.	Pasal 2 Ayat 5	Peraturan Menteri Keuangan No. 182/2015	Tata Cara Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
16.	Pasal 24 Ayat -	Peraturan Menteri Keuangan No. 68/2012	Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Dan Penetapan Besarnya Penghapusan
17.	Pasal 26A Ayat 1	Peraturan Menteri Keuangan No. 9/2013	Tata Cara Pengajuan Dan Penyelesaian Keberatan
18.	Pasal 27 Ayat 6	UU No. 14/2002	Pengadilan Pajak
19.	Pasal 27A Ayat 3	Peraturan Menteri Keuangan No. 226/2013	Tata Cara Penghitungan dan Pemberian Imbalan Bunga
20.	Pasal 28 Ayat 12	Peraturan Menteri Keuangan No. 197/2007	Bentuk dan Tata Cara Pencatatan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi
21.	Pasal 3 Ayat 1a	Peraturan Menteri Keuangan No. 243/2014	Surat Pemberitahuan (SPT)
22.	Pasal 3 Ayat 1b	Peraturan Menteri Keuangan No. 243/2014	Surat Pemberitahuan (SPT)
23.	Pasal 3 Ayat 2	Peraturan Menteri Keuangan No. 243/2014	Surat Pemberitahuan (SPT)
24.	Pasal 3 Ayat 3b	Peraturan Menteri Keuangan No. 182/2007	Tata Cara Pelaporan Surat Pemberitahuan Masa Bagi Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu Yang Dapat Melaporkan Beberapa Masa Pajak Dalam Satu Surat Pemberitahuan Masa
25.	Pasal 3 Ayat 3c	Peraturan Menteri Keuangan No. 243/2014	Surat Pemberitahuan (SPT)
26.	Pasal 3 Ayat 4	Peraturan Menteri Keuangan No. 243/2014	Surat Pemberitahuan (SPT)
27.	Pasal 3 Ayat 5	Peraturan Menteri Keuangan No. 243/2014	Surat Pemberitahuan (SPT)
28.	Pasal 3 Ayat 6	Peraturan Menteri Keuangan No. 243/2014	Surat Pemberitahuan (SPT)
29.	Pasal 3 Ayat 8	Peraturan Menteri Keuangan No. 243/2014	Surat Pemberitahuan (SPT)
30.	Pasal 30 Ayat 2	Peraturan Menteri Keuangan No. 17/2013	Tata Cara Pemeriksaan
31.	Pasal 31 Ayat 1	Peraturan Menteri Keuangan No. 17/2013	Tata Cara Pemeriksaan
32.	Pasal 32 Ayat 3a	Peraturan Menteri Keuangan No. 184/2017	Persyaratan Untuk Menjadi Kuasa Hukum Pada Pengadilan Pajak
33.	Pasal 35 Ayat 3	Peraturan Menteri Keuangan No. 70/2017	Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan
34.	Pasal 36 Ayat 2	Peraturan Menteri Keuangan No. 8/2013	Tata Cara Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan Atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak Atau Surat Tagihan Pajak
35.	Pasal 36B Ayat 3	Peraturan Menteri Keuangan No. 0/0	-
36.	Pasal 36C Ayat -	Peraturan Menteri Keuangan No. 54/2008	Komite Pengawas Perpajakan
37.	Pasal 36D Ayat 3	Peraturan Menteri Keuangan No. 0/0	-
38.	Pasal 37A Ayat 1	Peraturan Menteri Keuangan No. 0/0	-
39.	Pasal 4 Ayat 5	Peraturan Menteri Keuangan No. 243/2014	Surat Pemberitahuan (SPT)
40.	Pasal 43A Ayat 4	Peraturan Menteri Keuangan No. 239/2014	Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan
41.	Pasal 6 Ayat 2	Peraturan Menteri Keuangan No. 243/2014	Surat Pemberitahuan (SPT)
42.	Pasal 7 Ayat 2	Peraturan Menteri Keuangan No. 243/2014	Surat Pemberitahuan (SPT)
43.	Pasal 7 Ayat 2	Peraturan Menteri Keuangan No. 243/2014	Surat Pemberitahuan (SPT)
44.	Pasal 9 Ayat 3a	Peraturan Menteri Keuangan No. 242/2014	Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak
45.	Pasal 9 Ayat 4	Peraturan Menteri Keuangan No. 242/2014	Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak
46.	Pasal 9 Ayat 1	Peraturan Menteri Keuangan No. 231/PMK.03//2019	Tata Cara Pendaffaran Dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan Dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Serta Pemotongan Dan/Atau Pemungutan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Bagi Instansi Pemerintah

Materi yang dibatalkan Putusan MK

Tidak ada data

Anotasi

Tidak ada data

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BIRO HUKUM DAN PENGADUAN MASYARAKAT
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

Perubahan Ketiga Atas Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan