Penataan Ruang

METADATA
Nomor	26
Tahun	2007
Tanggal Penetapan	26 April 2007
Tanggal Pengundangan	26 April 2007
Tanggal Pengundangan	2007-04-26
Abstrak	RUANG - PENATAAN 2007 UU NO. 26, LN. 2007/NO. 68, TLN. NO. 4725, LL SETNEG : 107 HLM UNDANG-UNDANG TENTANG PENATAAN RUANG - Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan pengaturan penataan ruang sehingga perlu diganti dengan undang-undang penataan ruang yang baru; - Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 25A, dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. - Dalam Undang-Undang ini diatur tentang : a. pembagian wewenang antara Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan penataan ruang untuk memberikan kejelasan tugas dan tanggung jawab masingmasing tingkat pemerintahan dalam mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan; b. pengaturan penataan ruang yang dilakukan melalui penetapan peraturan perundang-undangan termasuk pedoman bidang penataan ruang sebagai acuan penyelenggaraan penataan ruang; c. pembinaan penataan ruang melalui berbagai kegiatan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan penataan ruang; d. pelaksanaan penataan ruang yang mencakup perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang pada semua tingkat pemerintahan; e. pengawasan penataan ruang yang mencakup pengawasan terhadap kinerja pengaturan, pembinaan, dan pelaksanaan penataan ruang, termasuk pengawasan terhadap kinerja pemenuhan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang melalui kegiatan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; f. hak, kewajiban, dan peran masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang untuk menjamin keterlibatan masyarakat, termasuk masyarakat adat dalam setiap proses penyelenggaraan penataan ruang; g. penyelesaian sengketa, baik sengketa antardaerah maupun antarpemangku kepentingan lain secara bermartabat; h. penyidikan, yang mengatur tentang penyidik pegawai negeri sipil beserta wewenang dan mekanisme tindakan yang dilakukan; i. ketentuan sanksi administratif dan sanksi pidana sebagai dasar untuk penegakan hukum dalam penyelenggaraan penataan ruang; dan j. ketentuan peralihan yang mengatur keharusan penyesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang yang baru, dengan masa transisi selama 3 (tiga) tahun untuk penyesuaian. CATATAN : - Undang-Undang ini mulai berlaku sejak diundangkan tanggal 26 April 2007. - (1) Peraturan pemerintah yang diamanatkan Undang-Undang ini diselesaikan paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diberlakukan. (2) Peraturan presiden yang diamanatkan Undang-Undang ini diselesaikan paling lambat 5 (lima) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diberlakukan. (3) Peraturan Menteri yang diamanatkan Undang-Undang ini diselesaikan paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diberlakukan. - Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, UndangUndang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. - Undang-undang ini terdiri atas 13 Bab dan 80 Pasal. - Penjelasan 56 hlm.
Lampiran

Bidang

Komisi V
Wakil Ketua DPR RI Bid. Korindagbang

Status

Mencabut UU - No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang

Peraturan Pelaksanaan (Perlak)

No	Pasal dan ayat yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pelaksanaan	Peraturan Pelaksanaan (Bentuk/Nomor/Tahun/Tentang)	Keterangan
1.	Pasal 13 Ayat 4	Peraturan Pemerintah No. 21/2021	Penyelenggaraan Penataan Ruang
2.	Pasal 14 Ayat 7	Peraturan Pemerintah No. 21/2021	Penyelenggaraan Penataan Ruang
3.	Pasal 16 Ayat 4	Peraturan Pemerintah No. 21/2021	Penyelenggaraan Penataan Ruang
4.	Pasal 17 Ayat 7	Peraturan Pemerintah No. 68/2014	Penataan Wilayah Pertahanan Negara
5.	Pasal 17 Ayat 7	Peraturan Pemerintah No. 21/2021	Penyelenggaraan Penataan Ruang
6.	Pasal 18 Ayat 3	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 15/2009	Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi
7.	Pasal 18 Ayat 3	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 16/2009	Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
8.	Pasal 18 Ayat 5	Peraturan Pemerintah No. 21/2021	Penyelenggaraan Penataan Ruang
9.	Pasal 20 Ayat 6	Peraturan Pemerintah No. 26/2008	Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan PP No. 13 Tahun 2017
10.	Pasal 20 Ayat 6	Peraturan Pemerintah No. 21/2021	Penyelenggaraan Penataan Ruang
11.	Pasal 21 Ayat 1	Peraturan Presiden No. 55/2011	Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Makassar, Maros, Sungguminasa, dan Takalar
12.	Pasal 21 Ayat 2	Peraturan Menteri No. 47/2012	Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota
13.	Pasal 21 Ayat 1	Peraturan Presiden No. 60/2020	Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur
14.	Pasal 21 Ayat 1	Peraturan Presiden No. 43/2020	Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau
15.	Pasal 23 Ayat 6	Peraturan Daerah Provinsi No. 2/2012	Bengkulu Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Bengkulu Tahun 2012-2032
16.	Pasal 24 Ayat 1	Peraturan Daerah Provinsi No. 1/2014	Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi
17.	Pasal 24 Ayat 2	Peraturan Menteri No. 11/2009	Pedoman Persetujuan Substansi Dalam Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, beserta Rencana Rincinya
18.	Pasal 26 Ayat 7	Peraturan Daerah Kabupaten No. 8/2011	Gresik Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2010-2030
19.	Pasal 27 Ayat 1	Peraturan Daerah Kabupaten No. 14/2017	Jombang tentang Rencana Detail Tata Rung dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Diwek Tahun 2017-2037
20.	Pasal 27 Ayat 2	Peraturan Menteri No. 11/2009	Pedoman Persetujuan Substansi Dalam Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, beserta Rencana
21.	Pasal 31 Ayat -	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 5/2008	Pedoman Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Di Kawasan Perkotaan
22.	Pasal 33 Ayat 5	Peraturan Pemerintah No. 16/2004	Penatagunaan Tanah
23.	Pasal 37 Ayat 8	Peraturan Pemerintah No. 15/210	Penyelenggaraan Penataan Ruang
24.	Pasal 37 Ayat 8	Peraturan Pemerintah No. 21/2021	Penyelenggaraan Tata Ruang
25.	Pasal 38 Ayat 6	Peraturan Pemerintah No. 15/2010	Penyelenggaraan Penataan Ruang
26.	Pasal 40 Ayat -	Peraturan Pemerintah No. 15/2010	Penyelenggaraan Penataan Ruang
27.	Pasal 41 Ayat 3	Peraturan Pemerintah No. 15/2010	Penyelenggaraan Penataan Ruang
28.	Pasal 47 Ayat 2	Peraturan Pemerintah No. 15/2010	Penyelenggaraan Penataan Ruang
29.	Pasal 48 Ayat 2	UU No. 41/2009	Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
30.	Pasal 48 Ayat 5	Peraturan Pemerintah No. 15/2010	Penyelenggaraan Penataan Ruang
31.	Pasal 48 Ayat 6	Peraturan Pemerintah No. 15/2010	Penyelenggaraan Penataan Ruang
32.	Pasal 48 Ayat 4	Peraturan Pemerintah No. 21/2021	Penyelenggaraan Penataan Ruang
33.	Pasal 54 Ayat 2	Peraturan Pemerintah No. 0/0	Belum ditetapkan
34.	Pasal 58 Ayat 5	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 29/PRT/M/2018/2018	Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
35.	Pasal 59 Ayat 3	Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang No. 11/2015	Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang Merupakan Kewenangan Pemerintah dan Dilaksanakan melalui Dekonsentrasi
36.	Pasal 6 Ayat 8	Peraturan Pemerintah No. 21/2021	Penyelenggaraan Penataan Ruang
37.	Pasal 64 Ayat -	Peraturan Pemerintah No. 15/2010	Penyelenggaraan Penataan Ruang
38.	Pasal 65 Ayat 3	Peraturan Pemerintah No. 68/2010	Bentuk Dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang
39.	Pasal 8 Ayat 6	Peraturan Pemerintah No. 21/2021	Penyelenggaraan Penataan Ruang
40.	Pasal 9 Ayat 2	Peraturan Pemerintah No. 21/2021	Penyelenggaraan Penataan Ruang

Materi yang dibatalkan Putusan MK

Tidak ada data

Anotasi

Tidak ada data

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BIRO HUKUM DAN PENGADUAN MASYARAKAT
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

Penataan Ruang