JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BIRO HUKUM DAN PENGADUAN MASYARAKAT
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

Penetapan Undang-Undang Darurat No.19 tahun 1951 tentang Pemungutan Pajak Penjualan, sebagai Undang-Undang.

METADATA Undang-Undang
Nomor	35
Tahun	1953
Tanggal Penetapan	18 December 1953
Tanggal Pengundangan	28 December 1953
Tanggal Pengundangan	1953-12-28
Abstrak	PEMUNGUTAN PAJAK PENJUALAN - PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT 1953 UU NO. 35, LN 1953/NO. 85, TLN NO. 489, LL SETNEG : 88 HLM UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 19 TAHUN 1951, TENTANG PEMUNGUTAN PAJAK PENJUALAN" (LEMBARAN-NEGARA NOMOR 94 TAHUN 1951) SEBAGAI UNDANG- UNDANG - Pemerintah berdasarkan Pasal 96 ayat (1) Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia telah menetapkan Undang-Undang Darurat No. 19 Tahun 1951 tentang pemungutan pajak penjualan (Lembaran Negara No. 94 tahun 1951); berkenaan dengan itu peraturan yang termaktub dalam Undang-Undang Darurat tersebut perlu ditetapkan sebagai Undang-Undang. - Dasar hukum Undang-Undang ini adalah : Pasal 97, Pasal 89, dan Pasal 117 Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia. - Dalam Undang-Undang ini diatur tentang: Penetapan Peraturan-peraturan yang termaktub dalam "Undang-Undang Darurat No. 19 Tahun 1951 tentang pemungutan pajak penjualan" (Lembaran Negara No. 94 tahun 1951) ditetapkan sebagai undang-undang. CATATAN : - Undang-Undang ini mulai berlaku diundangkan pada tanggal 28 Desember 1953. - Undang-Undang ini terdiri dari 2 Pasal, dalam Pasal 1 nya memuat penetapan 13 Bab dan 50 Pasal. - Penjelasan 56 hlm.
Lampiran

Bidang

Komisi XI

Status

Menetapkan UU Drt. - UU Darurat No. 19 Tahun 1951 tentang Pemungutan Pajak Penjualan, sebagai UU
Dicabut UU - UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
Diubah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang - PERPPU No. 2 Tahun 1965 tentang Kebijaksanaan Penerimaan Negara Tahun 1966
Diubah UU - UU No. 2 Tahun 1968 tentang Perubahan/Tambahan Undang-undang Pajak Penjualan 1951

Peraturan Pelaksanaan (Perlak)

No	Pasal dan ayat yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pelaksanaan	Peraturan Pelaksanaan (Bentuk/Nomor/Tahun/Tentang)	Keterangan
1.	Pasal 34 Ayat 7	Peraturan Direktur Jenderal Bea Cukai No. -/-	-
2.	Pasal 38 Ayat -	Peraturan Menteri Keuangan No. -/-	-

Materi yang dibatalkan Putusan MK

Tidak ada data

Anotasi

Tidak ada data