JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BIRO HUKUM DAN PENGADUAN MASYARAKAT
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

Penetapan Undang-Undang Darurat No.15 tahun 1952 tentang Pemungutan Pajak Verponding untuk Tahun-tahun 1953 dan berikutnya, sebagai Undang-Undang.

METADATA Undang-Undang
Nomor	33
Tahun	1953
Tanggal Penetapan	18 December 1953
Tanggal Pengundangan	28 December 1953
Tanggal Pengundangan	1953-12-28
Abstrak	TAHUN-TAHUN 1953 DAN BERIKUTNYA - PEMUNGUTAN PAJAK VERPONDING - PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT 1953 UU NO. 33, LN 1953/NO. 83, TLN NO. 487, LL SETNEG : 4 HLM UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 15 TAHUN 1952, UNTUK PEMUNGUTAN PAJAK VERPONDING UNTUK TAHUN-TAHUN 1953 DAN BERIKUTNYA" (LEMBARAN-NEGARA NOMOR 90 TAHUN 1952) SEBAGAI UNDANG-UNDANG - Berdasarkan Pasal 96 ayat (1) Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Darurat untuk pemungutan pajak verponding untuk tahun-tahun 1953 dan berikutnya (Undang-Undang Darurat No. 15 Tahun 1952. Lembaga Negara No. 90 tahun 1952): berkenaan dengan itu peraturan-peraturan yang termaktub dalam Undang-Undang Darurat tersebut ditetapkan sebagai undang-undang. - Dasar hukum Undang-Undang ini adalah : Pasal 97 jo. Pasal 89 dan Pasal 117 Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia. - Dalam Undang-Undang ini diatur tentang: Penetapan Peraturan-peraturan yang termaktub dalam Undang-Undang Darurat No. 15 Tahun 1952 untuk pemungutan pajak verponding untuk tahun-tahun 1953 dan berikutnya sebagai Undang-undang. CATATAN : - Undang-Undang ini mulai berlaku diundangkan pada tanggal 28 Desember 1953. - Undang-Undang ini terdiri dari 2 Pasal, dalam Pasal 1 nya memuat penetapan 2 Pasal. - Penjelasan 1 hlm. -
Lampiran

Bidang

Komisi XI

Status

Menetapkan UU Drt. - UU Darurat No. 15 Tahun 1952 untuk Pemungutan Pajak Verponding Untuk Tahun-Tahun 1953 dan berikutnya, sebagai UU

Peraturan Pelaksanaan (Perlak)

Tidak ada data

Materi yang dibatalkan Putusan MK

Tidak ada data

Anotasi

Tidak ada data