JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BIRO HUKUM DAN PENGADUAN MASYARAKAT
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

Penetapan Undang-Undang darurat No.23 tahun 1951 tentang Pengubahan dan Penambahan Ordonantie Pajak Peralihan tahun 1944 sebagai Undang-Undang.

METADATA Undang-Undang
Nomor	32
Tahun	1953
Tanggal Penetapan	18 December 1953
Tanggal Pengundangan	28 December 1953
Tanggal Pengundangan	1953-12-28
Abstrak	ORDONANASI PAJAK PERALIHAN 1944 - PENGUBAHAN DAN PENAMBAHAN - PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT 1953 UU NO. 32, LN 1953/NO. 82, TLN NO. 486, LL SETNEG : 5 HLM UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 23 TAHUN 1951, TENTANG PENGUBAHAN DAN PENAMBAHAN ORDONANASI PAJAK PERALIHAN 1944" (LEMBARAN-NEGARA NOMOR 103 TAHUN 1951) SEBAGAI UNDANG-UNDANG - Berdasarkan Pasal 96 ayat (1) Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia Pemerintah telah menetapkan "Undang-Undang Darurat No. 23 Tahun 1951 tentang perubahan dan penambahan ordonansi pajak peralihan tahun 1944" (Lembaran Negara No. 103 Tahun 1951); berkenaan dengan itu peraturan-peraturan yang termaktub dalam Undang-Undang Darurat tersebut perlu ditetapkan sebagai undang-undang. - Dasar hukum Undang-Undang ini adalah : Pasal 97 jo. Pasal 89 dan Pasal 117 Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia. - Dalam Undang-Undang ini diatur tentang: Penetapan Peraturan-peraturan yang termaksud dalam Undang-Undang Darurat Nomor 23 tahun 1951 tentang perubahan dan penambahan ordonansi pajak peralihan tahun 1944 (Lembaran Negara Nomor 103 tahun 1951) sebagai undang-undang. CATATAN : - Undang-Undang ini mulai berlaku diundangkan pada tanggal 28 Desember 1953. - Undang-Undang ini terdiri dari 2 Pasal, dalam Pasal 1 nya memuat penetapan 1 Pasal. - Penjelasan 1 hlm. -
Lampiran

Bidang

Komisi XI

Status

Menetapkan UU Drt. - UU Darurat No. 23 Tahun 1951 tentang Perubahan dan Penambahan Ordonansi Pajak Peralihan Tahun 1944, sebagai UU

Peraturan Pelaksanaan (Perlak)

Tidak ada data

Materi yang dibatalkan Putusan MK

Tidak ada data

Anotasi

Tidak ada data