JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BIRO HUKUM DAN PENGADUAN MASYARAKAT
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

Penetapan Undang-Undang Darurat no.21 tahun 1951 tentang pengenaan tambahan Opsenten atas bensin dan sebagainya, sebagai Undang-Undang.

METADATA Undang-Undang
Nomor	29
Tahun	1953
Tanggal Penetapan	18 December 1953
Tanggal Pengundangan	28 December 1953
Tanggal Pengundangan	1953-12-28
Abstrak	OPSENTEN ATAS BEBERAPA MACAM CUKAI - MEMPERPANJANG WAKTU BERLAKUNYA - PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT 1953 UU NO. 29, LN 1953/NO. 79, TLN NO. 484, LL SETNEG : 9 HLM UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 9 TAHUN 1951,TENTANG MEMPERPANJANG WAKTU BERLAKUNYA OPSENTEN ATAS BEBERAPA MACAM CUKAI" (LEMBARAN-NEGARA NOMOR 43 TAHUN 1951) SEBAGAI UNDANG-UNDANG - Pemerintah berdasarkan Pasal 96 ayat 1 Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia telah menetapkan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1951 tentang pengenaan tambahan opsenten atas bensin dan sebagainya (Lembaran Negara Nomor 96tahun 1951); berkenaan dengan itu peraturan-peraturan yang termaktub dalam Undang-Undang Darurat tersebut perlu ditetapkan sebagai Undang-Undang. - Dasar hukum Undang-Undang ini adalah : Pasal 97, Pasal 89, dan Pasal 117 Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia. - Dalam Undang-Undang ini diatur tentang: Penetapan Peraturan-peraturan yang termaktub dalam Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1951 tentang pengenaan tambahan opsenten atas bensin dan sebagainya (Lembaran Negara Nomor 96 tahun 1951 sebagai Undang-undang. CATATAN : - Undang-Undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan pada tanggal 28 Desember 1953. - Undang-Undang ini terdiri dari 2 Pasal, dalam Pasal 1 nya memuat penetapan 5 Pasal. - Penjelasan 4 hlm. -
Lampiran

Bidang

Komisi XI

Status

Menetapkan UU Drt. - UU Darurat No. 21 Tahun 1951 tentang pengenaan tambahan Opsenten atas bensin dan sebagainya, sebagai UU

Peraturan Pelaksanaan (Perlak)

No	Pasal dan ayat yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pelaksanaan	Peraturan Pelaksanaan (Bentuk/Nomor/Tahun/Tentang)	Keterangan
1.	Pasal 3 Ayat 2	Peraturan Menteri Keuangan No. 0/0	-

Materi yang dibatalkan Putusan MK

Tidak ada data

Anotasi

Tidak ada data