Perkeretaapian

METADATA
Nomor	23
Tahun	2007
Tanggal Penetapan	25 April 2007
Tanggal Pengundangan	25 April 2007
Tanggal Pengundangan	2007-04-25
Abstrak	PERKERETAAPIAN 2007 UU NO. 23, LN. 2007/NO. 65, TLN. NO. 4722, LL SETNEG : 108 HLM UNDANG-UNDANG TENTANG PERKERETAAPIAN - Perkeretaapian sebagai salah satu moda transportasi dalam sistem transportasi nasional yang mempunyai karakteristik pengangkutan secara massal dan keunggulan tersendiri, yang tidak dapat dipisahkan dari moda transportasi lain, perlu dikembangkan potensinya dan ditingkatkan peranannya sebagai penghubung wilayah, baik nasional maupun internasional, untuk menunjang, mendorong, dan menggerakkan pembangunan nasional guna meningkatkan kesejahteraan rakyat. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1992 tentang Perkeretaapian tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan hukum dalam masyarakat, perkembangan zaman, serta ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga perlu dibentuk UndangUndang tentang Perkeretaapian. - Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah : Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. - Dalam Undang-Undang ini diatur tentang : peran Pemerintah dalam penyelenggaraan perkeretaapian yang dititikberatkan pada pembinaan yang meliputi penentuan kebijakan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan dengan mengikutsertakan peran masyarakat sehingga penyelenggaraan perkeretaapian dapat terlaksana secara efisien, efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. CATATAN : - Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 25 April 2007. - Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1992 tentang Perkeretaapian dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau diganti berdasarkan Undang-Undang ini. - Peraturan Pemerintah yang diamanatkan oleh Undang-Undang ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku. - Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1992 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3479) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. - Undang-undang ini terdiri atas 19 Bab dan 218 Pasal. - Penjelasan 38 hlm.
Lampiran

Bidang

Wakil Ketua DPR RI Bid. Korindagbang
Komisi V

Status

Mencabut UU - 13/1992

Peraturan Pelaksanaan (Perlak)

No	Pasal dan ayat yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pelaksanaan	Peraturan Pelaksanaan (Bentuk/Nomor/Tahun/Tentang)	Keterangan
1.	Pasal 113 Ayat -	Peraturan Pemerintah No. 56/2009	Penyelenggaraan Perkeretaapian
2.	Pasal 115 Ayat -	Peraturan Pemerintah No. 56/2009	Penyelenggaraan Perkeretaapian
3.	Pasal 117 Ayat -	Peraturan Pemerintah No. 51/2012	Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi
4.	Pasal 117 Ayat -	Peraturan Pemerintah No. 62/2013	Investigasi Kecelakaan Transportasi
5.	Pasal 119 Ayat -	Peraturan Pemerintah No. 56/2009	Penyelenggaraan Perkeretaapian
6.	Pasal 12 Ayat -	Peraturan Pemerintah No. 56/2009	Penyelenggaraan Perkeretaapian
7.	Pasal 126 Ayat -	Peraturan Pemerintah No. 72/2009	Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api
8.	Pasal 129 Ayat -	Peraturan Pemerintah No. 72/2009	Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api
9.	Pasal 138 Ayat -	Peraturan Pemerintah No. 72/2009	Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api
10.	Pasal 146 Ayat -	Peraturan Pemerintah No. 72/2009	Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api
11.	Pasal 148 Ayat -	Peraturan Pemerintah No. 8/2011	Angkutan Multimoda
12.	Pasal 148 Ayat -	Peraturan Pemerintah No. 72/2009	Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api
13.	Pasal 150 Ayat -	Peraturan Pemerintah No. 72/2009	Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api
14.	Pasal 156 Ayat -	Peraturan Pemerintah No. 72/2009	Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api
15.	Pasal 16 Ayat -	Peraturan Pemerintah No. 56/2009	Penyelenggaraan Perkeretaapian
16.	Pasal 160 Ayat -	Peraturan Pemerintah No. 72/2009	Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api
17.	Pasal 163 Ayat -	Peraturan Pemerintah No. 72/2009	Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api
18.	Pasal 165 Ayat -	Peraturan Pemerintah No. 72/2009	Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api
19.	Pasal 171 Ayat -	Peraturan Pemerintah No. 72/2009	Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api
20.	Pasal 174 Ayat -	Peraturan Pemerintah No. 56/2009	Penyelenggaraan Perkeretaapian
21.	Pasal 177 Ayat -	Peraturan Pemerintah No. 62/2013	Investigasi Kecelakaan Transportasi
22.	Pasal 214 Ayat (2)	Peraturan Pemerintah No. 64/2007	Penyesuaian Pensiun Eks Pegawai Negeri Sipil Departemen Perhubungan pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero)
23.	Pasal 34 Ayat -	Peraturan Pemerintah No. 56/2009	Penyelenggaraan Perkeretaapian
24.	Pasal 53 Ayat -	Peraturan Pemerintah No. 56/2009	Penyelenggaraan Perkeretaapian
25.	Pasal 58 Ayat -	Peraturan Pemerintah No. 56/2009	Penyelenggaraan Perkeretaapian
26.	Pasal 64 Ayat -	Peraturan Pemerintah No. 56/2009	Penyelenggaraan Perkeretaapian
27.	Pasal 66 Ayat -	Peraturan Pemerintah No. 56/2009	Penyelenggaraan Perkeretaapian
28.	Pasal 83 Ayat -	Peraturan Pemerintah No. 56/2009	Penyelenggaraan Perkeretaapian
29.	Pasal 89 Ayat -	Peraturan Pemerintah No. 56/2009	Penyelenggaraan Perkeretaapian
30.	Pasal 95 Ayat -	Peraturan Pemerintah No. 56/2009	Penyelenggaraan Perkeretaapian
31.	Pasal 97 Ayat -	Peraturan Pemerintah No. 56/2009	Penyelenggaraan Perkeretaapian

Materi yang dibatalkan Putusan MK

Tidak ada data

Anotasi

Tidak ada data

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BIRO HUKUM DAN PENGADUAN MASYARAKAT
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

Perkeretaapian