JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BIRO HUKUM DAN PENGADUAN MASYARAKAT
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

Perlakuan terhadap Anggota Angkatan Perang yang diberhentikan dari Dinas Ketentaraan karena tidak memperbaharui ikatan dinas.

METADATA Undang-Undang
Nomor	14
Tahun	1953
Tanggal Penetapan	20 May 1953
Tanggal Pengundangan	11 June 1953
Tanggal Pengundangan	1953-06-11
Abstrak	TIDAK MEMPERBAHARUI IKATAN DINAS - DIPERHENTIKAN DARI DINAS KETENTARAAN - PERLAKUAN TERHADAP ANGGOTA ANGKATAN PERANG 1953 UU NO. 14, LN 1953/NO. 44, TLN NO. -, LL SETNEG : 6 HLM UNDANG-UNDANG TENTANG PERLAKUAN TERHADAP ANGGOTA ANGKATAN PERANG YANG DIPERHENTIKAN DARI DINAS KETENTARAAN KARENA TIDAK MEMPERBAHARUI IKATAN DINAS - Nasib anggota Angkatan Perang yang tidak memperbaharui ikatan dinas tahun 1950 harus tetap diperhatikan; tata tertib dalam ketentaraan dan keamanan Negara pada umumnya harus tetap terjamin; berkenaan dengan ha itu perlu diadakan peraturan tentang persiapan pengembalian anggota Angkatan Perang tersebut ke masyarakat; - Dasar hukum Undang-Undang ini adalah : Undang-Undang Nomor 12 tahun 1953 tentang penetapan peraturan dalam Undang-Undang Darurat Nomor 4 tahun 1950 sebagai Undang-Undang; Undang-Undang Nomor 13 tahun 1953 tentang penetapan peraturan dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1952 sebagai Undang-undang; dan Pasal 89 Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia. - Dalam Undang-Undang ini diatur tentang: Perlakuan terhadap anggota Angkatan Perang yang tidak memperbaharui ikatan dinas tahun 1950, baik karena tidak mencukupi syarat-syarat kesehatan badan, maupun karena pembaharuan ikatan dinasnya ditolak. CATATAN : - Undang-Undang ini diundangkan pada tanggal 11 Juni 1953, dan mulai berlaku tiga bulan sesudah diundangkan - Undang-Undang ini terdiri dari 9 Pasal. - Penjelasan - hlm. -
Lampiran

Bidang

Komisi I

Status

Dicabut UU Drt. - UU drt No. 13/1955

Peraturan Pelaksanaan (Perlak)

No	Pasal dan ayat yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pelaksanaan	Peraturan Pelaksanaan (Bentuk/Nomor/Tahun/Tentang)	Keterangan
1.	Pasal 3 Ayat 3	Peraturan Pemerintah No. 0/0	-
2.	Pasal 4 Ayat 2	Peraturan Pemerintah No. 0/0	-
3.	Pasal 6 Ayat -	Peraturan Pemerintah No. 0/0	-

Materi yang dibatalkan Putusan MK

Tidak ada data

Anotasi

Tidak ada data