Pemberian tunjangan yang bersifat pensiun pada Bekas Ketua dan Bekas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat R.I.

METADATA Undang-Undang
Nomor	9
Tahun	1953
Tanggal Penetapan	04 May 1953
Tanggal Pengundangan	16 May 1953
Tanggal Pengundangan	1953-05-16
Abstrak	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA - BEKAS KETUA DAN BEKAS ANGGOTA – PEMBERIAN TUNJANGAN YANG BERSIFAT PENSIUN 1953 UU NO. 9, LN 1953/NO. 36, TLN NO. -, LL SETNEG : 7 HLM UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN YANG BERSIFAT PENSIUN KEPADA BEKAS KETUA DAN BEKAS ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA - Untuk mengadakan peraturan tentang pemberian tunjangan yang bersifat pensiun kepada bekas Ketua dan bekas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. - Dasar hukum Undang-Undang ini adalah : Pasal 90 ayat (1) dan pasal 92 ayat (1) Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia; dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 6 tahun 1951 tentang Kedudukan Keuangan Ketua dan Anggota-Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. - Dalam Undang-Undang ini diatur tentang: Pemberian Tunjangan yang bersifat pensiun kepada bekas Ketua dan bekas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia selanjutnya disebut "pensiun-D.P.R." yang dibebankan kepada Anggaran Belanja Negara, CATATAN : - Undang-Undang ini mulai berlaku pada saat diundangkan pada tanggal 16 Mei 1953,dengan kekuatan berlaku surut hingga tanggal 17 Agustus 1950. - Undang-Undang ini terdiri dari 10 Pasal. - Penjelasan - hlm. -
Lampiran

Bidang

Status

Diubah UU - UU No.5 th. 1955 tentang Pemberian Tunjangan yang Bersifat Pensiun kepada Bekas Ketua dan Bekas Anggota DPR-RI
Dicabut UU - UU No. 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administrasi Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara Serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara.
Diubah UU - UU No. 10 Tahun 1971 tentang Perubahan terhadap Undang-undang No. 9 Tahun 1953 tentang Pemberian Tunjangan yang bersifat Pensiun kepada Bekas Ketua dan bekas Anggota DPR.

Peraturan Pelaksanaan (Perlak)

Tidak ada data

Materi yang dibatalkan Putusan MK

Tidak ada data

Anotasi

Tidak ada data

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI