Pemilihan Aggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

METADATA
Nomor	7
Tahun	1953
Tanggal Penetapan	04 April 1953
Tanggal Pengundangan	07 April 1953
Tanggal Pengundangan	1953-04-07
Abstrak	ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT - ANGGOTA KONSTITUANTE – PEMILIHAN 1953 UU NO. 7, LN 1953/NO. 79, TLN NO. -, LL SETNEG : 64 HLM UNDANG-UNDANG TENTANG PEMILIHAN ANGGOTA KONSTITUANTE DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT - Untuk pemilihan anggota Konstituante dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat perlu,diadakan peraturan undang-undang; sehubungan dengan hal tersenuy perlu ditentukan dengan Undang-undang jabatan-jabatan yang tidak dapat dirangkap dengan keanggotaan Konstituante dan keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat selain dari jabatan-jabatan yang disebut dalam Pasal 61 Undang-Undang Dasar Sementara. - Dasar hukum Undang-Undang ini adalah : Pasal-pasal 35, 56, 57, 58, 61, 135, 136 dan 89 Undang-Undang Dasar Sementara. - Dalam Undang-Undang ini diatur tentang: Hak Pilih; Daftar Pemilih; Daerah-Pemilihan dan Daerah-Pemungutan Suara; Badan-Badan Penyelenggara Pemilihan; Jumlah Penduduk Warganegara Indonesia, Penetapan Jumlah Anggota untuk Seluruh Indonesia dan Untuk masing-masing Daerah Pemilihan; Pencalonan; Daftar-Calon; Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara; Penetapan Hasil Pemilihan; Pengumuman Hasil Pemilihan dan Pemberitahuan kepada Terpilih; Penggantian; Permulaan Keanggotaan; Jabatan-jabatan yang tidak dapat dirangkap dengan keanggotaan; Berhentinya Keanggotaan; dan Ketentuan Pidana. CATATAN : - Undang-Undang ini mulai berlaku pada saat diundangkan pada tanggal 30 Maret 1953. - Aturan-aturan selanjutnya yang diperlukan untuk menyelenggarakan pemilihan ini dengan sebaik-baiknya, ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. - Undang-Undang ini terdiri dari 16 Bab dan 139 Pasal. - Penjelasan - hlm. -
Lampiran

Bidang

Komisi II

Status

Diubah UU - UU No. 2/1956

Peraturan Pelaksanaan (Perlak)

No	Pasal dan ayat yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pelaksanaan	Peraturan Pelaksanaan (Bentuk/Nomor/Tahun/Tentang)	Keterangan
1.	Pasal 110 Ayat -	Peraturan Pemerintah No. 47/1954	Cara Pencalonan Buat Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat/Konstituante Oleh Anggota Angkatan Perang Dan Pernyataan Non Aktip/Pemberhentian Berdasarkan Penerimaan Keanggotaan/Pencalonan Keanggotaan Tersebut, Pun Larangan Mengadakan Kampanye Pemilihan Terhadap Anggota Angkatan Perang
2.	Pasal 12 Ayat -	Peraturan Pemerintah No. 9/1954	Penyelenggaraan Undang-Undang Pemilihan Umum.
3.	Pasal 135 Ayat -	Peraturan Pemerintah No. 9/1954	Penyelenggaraan Undang-Undang Pemilihan Umum
4.	Pasal 136 Ayat -	Peraturan Pemerintah No. 9/1954	Penyelenggaraan Undang-Undang Pemilihan Umum
5.	Pasal 14 Ayat 0	Peraturan Pemerintah No. 0/0	0
6.	Pasal 27 Ayat 2	Peraturan Pemerintah No. 39/1953	Cara Mengangkat Sumpah (Menyatakan Keterangan) Anggota-Anggota Badan-Badan Penyelenggara
7.	Pasal 3 Ayat 2	Peraturan Pemerintah No. 9/1954	Penyelenggaraan Undang-Undang Pemilihan Umum.
8.	Pasal 30 Ayat 2	Peraturan Pemerintah No. 9/1954	Penyelenggaraan Undang-Undang Pemilihan Umum
9.	Pasal 41 Ayat 1	Peraturan Pemerintah No. 9/1954	Penyelenggaraan Undang-Undang Pemilihan Umum.
10.	Pasal 50 Ayat -	Peraturan Pemerintah No. 9/1954	Penyelenggaraan Undang-Undang Pemilihan Umum
11.	Pasal 54 Ayat 2	Peraturan Pemerintah No. 9/1954	Penyelenggaraan Undang-Undang Pemilihan Umum
12.	Pasal 55 Ayat -	Peraturan Pemerintah No. 9/1954	Penyelenggaraan Undang-Undang Pemilihan Umum
13.	Pasal 58 Ayat -	Peraturan Pemerintah No. 9/1954	Penyelenggaraan Undang-Undang Pemilihan Umum
14.	Pasal 59 Ayat -	Peraturan Pemerintah No. 9/1954	Penyelenggaraan Undang-Undang Pemilihan Umum
15.	Pasal 6 Ayat -	Peraturan Pemerintah No. 9/1954	Penyelenggaraan Undang-Undang Pemilihan Umum.
16.	Pasal 63 Ayat -	Peraturan Pemerintah No. 9/1954	Penyelenggaraan Undang-Undang Pemilihan Umum
17.	Pasal 65 Ayat 1	Peraturan Pemerintah No. 9/1954	Penyelenggaraan Undang-Undang Pemilihan Umum
18.	Pasal 67 Ayat 3	Peraturan Pemerintah No. 9/1954	Penyelenggaraan Undang-Undang Pemilihan Umum
19.	Pasal 70 Ayat -	Peraturan Pemerintah No. 9/1954	Penyelenggaraan Undang-Undang Pemilihan Umum
20.	Pasal 71 Ayat 2	Peraturan Pemerintah No. 9/1954	Penyelenggaraan Undang-Undang Pemilihan Umum
21.	Pasal 75 Ayat -	Peraturan Pemerintah No. 9/1954	Penyelenggaraan Undang-Undang Pemilihan Umum
22.	Pasal 77 Ayat -	Peraturan Pemerintah No. 9/1954	Penyelenggaraan Undang-Undang Pemilihan Umum
23.	Pasal 80 Ayat -	Peraturan Pemerintah No. 9/1954	Penyelenggaraan Undang-Undang Pemilihan Umum
24.	Pasal 87 Ayat -	Peraturan Pemerintah No. 9/1954	Penyelenggaraan Undang-Undang Pemilihan Umum
25.	Pasal 9 Ayat 1	Peraturan Pemerintah No. 9/1954	Penyelenggaraan Undang-Undang Pemilihan Umum
26.	Pasal 93 Ayat -	Peraturan Pemerintah No. 9/1954	Penyelenggaraan Undang-Undang Pemilihan Umum

Materi yang dibatalkan Putusan MK

Tidak ada data

Anotasi

Tidak ada data

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BIRO HUKUM DAN PENGADUAN MASYARAKAT
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

Pemilihan Aggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat.