JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BIRO HUKUM DAN PENGADUAN MASYARAKAT
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

Pembentukan Peraturan Perundang - undangan

METADATA
Nomor	10
Tahun	2004
Tanggal Penetapan	22 June 2004
Tanggal Pengundangan	22 June 2004
Tanggal Pengundangan	2004-06-22
Abstrak	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN - PEMBENTUKAN 2004 UU NO. 10, LN 2004 / NO. 53, TLN. NO. 4389, LL SETNEG : 71 HLM UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG - UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA - Selama ini ketentuan yang berkaitan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang sudah tidak sesuai lagi dengan hukum ketatanegaraan Republik Indonesia, sehingga perlu membentuk Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. - Dasar hukum undang-undang ini adalah : Pasal 20, Pasal 20A ayat (1), Pasal 21, dan Pasal 22A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. - Dalam Undang-undang ini diatur tentang : Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang meliputi Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Daerah. Sedangkan mengenai pembentukan Undang-Undang Dasar tidak diatur dalam Undang-Undang ini. Hal ini karena tidak termasuk kompetensi pembentuk Undang-Undang ke bawah. Pada tahap perencanaan diatur mengenai Program Legislasi Nasional dan Program Legislasi Daerah dalam rangka penyusunan peraturan perundang-undangan secara terencana, bertahap, terarah, dan terpadu. Untuk menunjang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, diperlukan peran tenaga perancang peraturan perundang-undangan sebagai tenaga fungsional yang berkualitas yang mempunyai tugas menyiapkan, mengolah, dan merumuskan rancangan peraturan perundang-undangan. CATATAN : - Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 22 Juni 2004, yang mulai dilaksanakan pada tanggal 1 November 2004. - Undang-Undang ini terdiri dari 13 Bab dan 58 Pasal. - Penjelasan 10 hlm, lampiran 48 hlm.
Lampiran

Bidang

Komisi III
Wakil Ketua DPR RI Bid. Korpolkam

Status

Mencabut UU - UU No. 1/1950 SUSUNAN, KEKUASAAN DAN JALAN-PENGADILAN MAHKAMAH AGUNG INDONESIA MENETAPKAN UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG PENERBITAN LEMBARAN-NEGARA DAN BERITA NEGARA R.I.S DAN TENTANG MENGELUARKAN, MENGUMUMKAN DAN MULAI BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG FEDERAL
Mencabut UU - UU No. 2/1950 UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG PENERTIBAN LEMBARAN NEGARA.
Mencabut UU - UU No. 1/1951
Dicabut UU - UU No. 12/2011

Peraturan Pelaksanaan (Perlak)

No	Pasal dan ayat yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pelaksanaan	Peraturan Pelaksanaan (Bentuk/Nomor/Tahun/Tentang)	Keterangan
1.	Pasal 16 Ayat 4	Peraturan Presiden No. 61/2005	Tata Cara Penyusunan dan Pengelolaan Program Legislasi Nasional.
2.	Pasal 18 Ayat 3	Peraturan Presiden No. 68/2005	Tata Cara Mempersiap kan Rancangan UU, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden
3.	Pasal 19 Ayat 3	Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia No. 1/2014	Tata Tertib
4.	Pasal 24 Ayat -	Peraturan Presiden No. 68/2005	Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang. Rancangan PP Pengganti Undang-Undang, Rancangan PP, Dan Rancangan Perpres
5.	Pasal 27 Ayat -	Peraturan Presiden No. 1/2007	Pengesahan, Pengundangan, Dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan
6.	Pasal 28 Ayat 2	Peraturan Pemerintah No. 16/2010	Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
7.	Pasal 32 Ayat 7	Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia No. 1/2014	Tata Tertib
8.	Pasal 35 Ayat 3	Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia No. 1/2014	Tata Tertib
9.	Pasal 40 Ayat 4	Peraturan Pemerintah No. 16/2010	Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
10.	Pasal 41 Ayat 3	Peraturan Pemerintah No. 16/2010	Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
11.	Pasal 44 Ayat 3	Peraturan Presiden No. 68/2005	Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang. Rancangan PP Pengganti Undang-Undang, Rancangan PP, Dan Rancangan Perpres

Materi yang dibatalkan Putusan MK

Tidak ada data

Anotasi

Tidak ada data