JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BIRO HUKUM DAN PENGADUAN MASYARAKAT
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

Perbendaharaan Negara

METADATA
Nomor	1
Tahun	2004
Tanggal Penetapan	14 January 2004
Tanggal Pengundangan	14 January 2004
Tanggal Pengundangan	2004-01-14
Abstrak	NEGARA - PERBENDAHARAAN 2004 UU NO. 1, LN 2004 / NO. 5, TLN. NO. 4355, LL SETKAB : 87 HLM UNDANG-UNDANG TENTANG PERBENDAHARAAN NEGARA - Dalam rangka pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara diperlukan kaidah-kaidah hukum administrasi keuangan negara yang mengatur perbendaharaan negara. Undang-undang Perbendaharaan Indonesia/Indische Comptabiliteitswet (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968, tidak dapat lagi memenuhi kebutuhan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. Atas dasar pertimbangan tersebut, perlu dibentuk Undang-undang tentang Perbendaharaan Negara. - Dasar hukum undang-undang ini adalah Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 23, dan Pasal 23C UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. - Dalam Undang-Undang ini diatur tentang : ruang lingkup dan asas umum perbendaharaan negara, kewenangan pejabat perbendaharaan negara, pelaksanaan pendapatan dan belanja negara/daerah, pengelolaan uang negara/daerah, pengelolaan piutang dan utang negara/daerah, pengelolaan investasi dan barang milik negara/daerah, penatausahaan dan pertanggungjawaban APBN/APBD, pengendalian intern pemerintah, penyelesaian kerugian negara/daerah, serta pengelolaan keuangan badan layanan umum. CATATAN : - Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 14 Januari 2004. - Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, Undang-Undang Perbendaharaan Indonesia Indische Comptabiliteitswet (ICW), Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 dinyatakan tidak berlaku. - Ketentuan pelaksanaan sebagai tindak lanjut Undang-undang ini sudah selesai selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak Undang-undang ini diundangkan. - Undang-Undang ini terdiri dari 14 Bab dan 74 Pasal - Penjelasan 32 hlm.
Lampiran

Bidang

Wakil Ketua DPR RI Bid. Korekku
Komisi XI

Status

Mencabut Stbl. - Indische Comptabiliteitswet (ICW) Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448
Mencabut UU Drt. - UU No. 3 Drt./1954 Tentang MENGUBAH 'INDONESISCHECOMPTABILITEITSWET' (STAATSBLAD 1925 NO. 448) DAN 'INDONESISCHEBEDRIJVENWET' (STAATSBLAD 1927 NO. 419)
Mencabut UU - UU No. 9/1968 TENTANG PERUBAHAN PASAL 7 INDISCHE COMPTABILITEITSWET (STBL. 1925 NOMOR 448) SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 3 DRT. 1954

Peraturan Pelaksanaan (Perlak)

No	Pasal dan ayat yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pelaksanaan	Peraturan Pelaksanaan (Bentuk/Nomor/Tahun/Tentang)	Keterangan
1.	Pasal 16 Ayat 2	Peraturan Pemerintah No. 39/2007	Pengelolaan Uang Negara/Daerah
2.	Pasal 21 Ayat 6	Peraturan Pemerintah No. 0/0	-
3.	Pasal 28 Ayat 1	Peraturan Pemerintah No. 39/2007	PP No. 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah
4.	Pasal 28 Ayat 2	Peraturan Pemerintah No. 39/2007	Pengelolaan Uang Negara/Daerah
5.	Pasal 3 Ayat 6	Peraturan Pemerintah No. 45/2013	Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara
6.	Pasal 3 Ayat 3	Peraturan Pemerintah No. 1/2020	KEBIJAI(AN KEUANGAN NEGARA DAN STABILITAS SISTEM KEUANGAN UNTUK PENANGANAN PANDEMI Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) DAN/ATAU DALAM RANGKA MENGHADAPI ANCAMAN YANG MEMBAHAYAKAN PEREKONOMIAN NASIONAL DAN/ATAU STABILITAS SISTEM KEUANGAN
7.	Pasal 33 Ayat 3	Peraturan Pemerintah No. 10/2011	Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri Dan Penerimaan Hibah
8.	Pasal 37 Ayat 5	Peraturan Pemerintah No. 14/2005	PP No. 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/ Daerah.
9.	Pasal 38 Ayat 4	Peraturan Pemerintah No. 10/2011	TENTANG TATA CARA PENGADAAN PINJAMAN LUAR NEGERI DAN PENERIMAAN HIBAH
10.	Pasal 39 Ayat 4	Peraturan Pemerintah No. 0/0	-
11.	Pasal 41 Ayat 3	Peraturan Pemerintah No. 49/2011	TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 1 TAHUN 2008 TENTANG INVESTASI PEMERINTAH
12.	Pasal 48 Ayat 2	Peraturan Pemerintah No. 38/2008	PP No. 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas PP No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah
13.	Pasal 49 Ayat 6	Peraturan Pemerintah No. 27/2014	TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH
14.	Pasal 55 Ayat 5	Peraturan Pemerintah No. 8/2006	PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
15.	Pasal 58 Ayat 2	Peraturan Pemerintah No. 8/2006	Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
16.	Pasal 63 Ayat (2)	Peraturan Pemerintah No. 38/2016	TENTANG TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN NEGARA / DAERAH TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN
17.	Pasal 69 Ayat 7	Peraturan Pemerintah No. 74/2012	PP Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas PP Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

Materi yang dibatalkan Putusan MK

Tidak ada data

Anotasi

Tidak ada data