Mekanisme Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan/Pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia


METADATA PRODUK HUKUM
Judul Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2025 Tentang MEKANISME PEMANTAUAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN/PENGAWASAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH DI SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
Tajuk Entri Utama (T.E.U) Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat, Sekretariat Jenderal
Nomor 7
Bentuk Peraturan Peraturan Sekjen
Singkatan Bentuk Peraturan PerSekjen
Tempat Penetapan JAKARTA
Tanggal Penetapan 01 October 2025
Tanggal Pengundangan 01 October 2025
Sumber LL SEKJEN 2025 : 17 hlm.
Subjek PEMANTAUAN PEMERIKSAAN PENGAWASAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN APARAT PENGAWAS
Bahasa INDONESIA
Lokasi
Bidang Hukum HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
Abstrak 2025abspersekjendpr007.pdf
Lampiran 2025persekjendpr007.pdf
PROFIL
TENTANG
SEJARAH
VISI & MISI
STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT
BERITA
KONTAK
GALERI
FOTO
VIDEO
DOKUMEN HUKUM
UUD 1945
UNDANG-UNDANG
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
PERATURAN PEMERINTAH
PERATURAN PRESIDEN
KEPUTUSAN PRESIDEN
INSTRUKSI PRESIDEN
DOKUMEN LANGKA
PRODUK HUKUM
PERATURAN DPR
PERATURAN BERSAMA
PERATURAN SEKJEN DPR
MONOGRAFI HUKUM
NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
JURNAL PRODIGY
JURNAL NEGARA HUKUM
KETERANGAN DPR MENGENAI PENGUJIAN UU TERHADAP UUD 1945
KAJIAN DAN ANALISIS PEMANTAUAN PELAKSANAAN UU
ANOTASI UNDANG-UNDANG
INFO JUDICIAL REVIEW PUTUSAN MK - MENYATAKAN MENGABULKAN
RESUME PUTUSAN MK - MENYATAKAN MENOLAK, TIDAK DAPAT DITERIMA
ANALISIS DAN EVALUASI UU BERDASARKAN PUTUSAN MK
ARTIKEL HUKUM
INFO SINGKAT
ISU SEPEKAN
INFO LEGISLASI PUUPOLHUKHAM
INFO LEGISLASI PUUEKKUKESRA
POLICY BRIEF
PARLIAMENTARY REVIEW
PUTUSAN
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI