Marwan Dasopang Minta Kemenhaj Tegas soal Istitha'ah Kesehatan dan Porsi Pengganti

20-11-2026 / KOMISI VIII

PARLEMENTARIA, Makassar – Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang meminta Kementerian Haji dan Umrah bersikap tegas dalam penerapan istitha'ah kesehatan jemaah haji 1448 Hijriah, termasuk menetapkan jemaah yang mengidap sembilan penyakit kategori Arab Saudi tidak boleh berangkat. Ia juga meminta kejelasan skema porsi pengganti bagi jemaah yang batal berangkat.

 

Menurutnya, proses istitha'ah yang lambat berisiko membuat kuota yang terbatas tidak terserap hingga waktu keberangkatan habis.

Permintaan itu disampaikan dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI ke Unit Pelaksana Teknis (UPT) Asrama Haji Embarkasi Makassar, Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (20/11/2026).

 

Marwan menjelaskan, Arab Saudi menetapkan sembilan kategori penyakit yang membuat jemaah tidak diperbolehkan berangkat. Ia ingin mengetahui penyakit mana saja di antara sembilan itu yang sudah ditemukan pada jemaah Indonesia. "Kami ingin Kementerian Haji berani menetapkan semua sembilan penyakit ini langsung dicap tidak boleh berangkat," ujar Marwan.

 

Ia khawatir proses istitha'ah kesehatan yang lambat, ditambah adanya pihak-pihak yang berupaya meyakinkan bahwa jemaah dalam kondisi sehat, akan menyita banyak waktu. "Tiba-tiba nanti waktunya habis, sementara kuota belum terserap dengan baik," tuturnya. Karena itu, ia menanyakan berapa jemaah cadangan yang telah disiapkan bila ada jemaah yang tidak dapat berangkat.

 

Marwan juga meminta Pusat Kesehatan Haji (Puskeshaji) memaparkan langkah yang sudah dilakukan terhadap calon jemaah, termasuk kategorisasi kondisi kesehatannya. Untuk jemaah yang tidak lagi dapat berangkat secara permanen, seperti mengalami kelumpuhan, ia mempertanyakan langkah berikutnya. "Siapa yang akan menggantikan? Bolehkah diganti oleh anaknya atau keluarganya?" tanya Marwan.

 

Selain itu, ia menyebut skema penggantian porsi lansia dan pendamping lansia masih dibuka, sehingga ia ingin mendengar hambatan yang dirasakan para kepala kantor kementerian haji di kabupaten dan kota.

 

Marwan menuturkan, Arab Saudi tidak bersedia menanggung biaya perawatan jemaah yang sakit, sehingga memperketat syarat kesehatan. Menurutnya, uang muka penyelenggaraan haji 1448 Hijriah yang telah diserahkan pemerintah Indonesia langsung dipakai untuk membayar perawatan jemaah Indonesia yang sakit, dengan nilai mencapai miliaran rupiah.

 

Persoalan makin berat karena masa tunggu haji yang belasan hingga puluhan tahun membuat banyak jemaah berusia lanjut. "Kalau sudah tua, penyakit bawaan banyak. Ini harus kita carikan solusi," katanya.

 

Marwan menegaskan, Komisi VIII lebih banyak mendengar dalam kunjungan ini dan akan membawa masukan ke rapat dengan Kementerian Haji dan Umrah soal persiapan di tanah air. "Kita ingin mendengar hal apa yang paling rumit dihadapi oleh teman-teman para Kakan (kepala kantor) Kementerian Haji," pungkasnya. (mrs/aha)

BERITA TERKAIT
SOP Belum Berjalan Baik, Embarkasi Makassar Diminta Benahi Fasilitas Jemaah Haji
20-11-2026 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Makassar – Anggota Komisi VIII DPR RI Ina Ammania menilai kesiapan Embarkasi Makassar untuk penyelenggaraan ibadah haji 2027 belum...
Dorong Percepatan Penanganan Pascabencana di Manggarai Barat
20-11-2026 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Manggarai Barat — Anggota Komisi VIII DPR RI I Ketut Kariyasa Adnyana menyoroti masih adanya kendala teknis dalam pemanfaatan...
Kawal Jemaah Haji NTB, Sigit Purnomo Minta Layanan Ditingkatkan dari Hulu ke Hilir
20-11-2026 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Mataram – Anggota Komisi VIII DPR RI Sigit Purnomo meminta agar Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI ke...
Marwan Dasopang Minta Kemenhaj Tegas soal Istitha'ah Kesehatan dan Porsi Pengganti
20-11-2026 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Makassar – Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang meminta Kementerian Haji dan Umrah bersikap tegas dalam penerapan istitha'ah...