Pemerintah Sebut Opsi Penggabungan Badan Geologi dan BMKG, Puan: Kaji Terlebih Dahulu

08-09-2026 / PARIPURNA

PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani menilai wacana penggabungan Badan Geologi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) perlu dikaji secara matang. Menurutnya, setiap lembaga memiliki tugas dan fungsi serta penganggaran yang berbeda sehingga efektivitas penggabungan perlu dipastikan terlebih dahulu.

 

Wacana tersebut sebelumnya disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas penanganan bencana di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (7/9/2026). Prabowo mempertimbangkan integrasi Badan Geologi dan BMKG untuk memperkuat pemantauan potensi bencana di Indonesia, terutama mengingat posisi Indonesia di kawasan Ring of Fire. 

 

"Kami juga merasa bahwa ini perlu dikaji terlebih dahulu. Penganggaran dan tugasnya kan berbeda-beda," kata Puan dalam Konferensi Pers pasca Sidang Paripurna di Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (8/9/2026). 

 

Puan mengatakan DPR pada prinsipnya dapat mendukung kebijakan penggabungan apabila hasil kajian menunjukkan langkah tersebut dapat membuat penanganan dan mitigasi bencana menjadi lebih efektif. Karena itu, keputusan mengenai penggabungan menurutnya perlu didasarkan pada kajian yang jelas mengenai pembagian tugas dan manfaat kelembagaan.

 

"Kalau memang setelah dikaji penambahan anggaran tersebut dinilai lebih efektif, tentu DPR akan mendukung hal tersebut," ujarnya.

 

Lebih lanjut, Puan menekankan kajian tidak boleh berhenti pada aspek kelembagaan maupun anggaran, tetapi harus memastikan kebijakan yang diambil benar-benar memberikan manfaat yang lebih besar bagi upaya mitigasi bencana. 

 

"Jadi, lebih baik dikaji terlebih dahulu. Pengkajiannya juga harus memang bermanfaat," tegas Puan. (ujm/aha)

BERITA TERKAIT
Delapan Fraksi Setuju, DPR Sepakat Proses RUU Perubahan UU Pemerintah Aceh sebagai Usul DPR
09-09-2026 / PARIPURNA
PARLEMENTARIA, Jakarta — Delapan fraksi di DPR menyatakan persetujuannya terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006...
Paripurna Setujui RUU Penyiaran Jadi Inisiatif DPR, Delapan Fraksi Dorong Keadilan Ekonomi Media
08-09-2026 / PARIPURNA
PARLEMENTARIA, Jakarta - Transformasi digital dinilai tidak cukup hanya direspons dengan memperluas pengaturan penyiaran ke platform digital. Delapan fraksi di...
M. Husni: Kepatuhan Warga Jadi Kunci Sukses Mitigasi Erupsi Gunung Api
08-09-2026 / PARIPURNA
PARLEMENTARIA, Jakarta - Upaya mitigasi bencana erupsi gunung api dinilai semakin efektif dalam menekan risiko korban jiwa, salah satunya karena...
PJJ Kembali Diterapkan akibat Bencana, Legislator: Jangan Ulangi Pola Saat Pandemi
08-09-2026 / PARIPURNA
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kebijakan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) dinilai dapat menjadi langkah untuk melindungi kesehatan peserta didik dalam kondisi tertentu....