Rendahnya Tingkat Literasi Nasional Harus Jadi Perhatian Bersama

26-07-2025 / KOMISI X

PARLEMENTARIA, Semarang - Anggota Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih, menyoroti rendahnya tingkat literasi nasional yang dinilai masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi bangsa. Hal ini disampaikannya saat kunjungan kerja reses Komisi X DPR RI ke Kota Semarang, Jawa Tengah, Jumat (25/07/2025).

 

Menurut Fikri, persoalan literasi harus menjadi perhatian semua pihak, baik pemerintah pusat, daerah, hingga masyarakat. Ia mengungkapkan bahwa Komisi X DPR RI telah melakukan langkah konkret melalui Panitia Kerja (Panja) Peningkatan Literasi dan Tenaga Perpustakaan. 

 

“Sudah ada kajian, buku, dan rekomendasinya. Tapi tantangannya adalah bagaimana konsistensi eksekusinya. Kadang pemerintahan berganti, tapi tidak ada yang melanjutkan,” jelasnya.

 

Data terbaru dari Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) menunjukkan bahwa Indonesia masih tertinggal dalam hal literasi. “Pada survei tahun 2022, Indonesia berada di peringkat 70 dari 80 negara. Tahun 2023 naik ke peringkat 60, tapi itu belum cukup. Literasi, numerasi, dan literasi sains kita masih rendah,” tegasnya.

 

Fikri menambahkan, meski survei OECD hanya menyasar kelompok usia 15 tahun, hasil tersebut tetap menjadi cermin penting untuk mengevaluasi kualitas pendidikan dan kemampuan dasar siswa di Indonesia. “Ini bukan gambaran seluruh masyarakat, tapi indikator kuat untuk pembenahan ke depan,” ujarnya.

 

Dalam kunjungan tersebut, Fikri juga mendapat laporan bahwa kondisi literasi di Jawa Tengah yang dianggap sebagai miniatur Indonesia masih mengkhawatirkan. “Ini menjadi peringatan. Walau lembaga dan pejabat sudah terbentuk, tantangannya sekarang adalah bagaimana sinergi antara semua unsur untuk benar-benar meningkatkan literasi,” katanya.

 

Fikri mendorong agar kolaborasi lintas sektor ditingkatkan. Menurutnya, literasi bukan semata soal membaca, tetapi juga memahami, menganalisis, hingga mencipta. “Literasi adalah fondasi penting untuk kemajuan bangsa. Tidak bisa hanya diserahkan ke satu lembaga, ini harus jadi konsentrasi kita bersama,” tutupnya. (skr/aha)

BERITA TERKAIT
Komisi X DPR RI Dukung Penuh Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026
29-01-2026 / KOMISI X
PARLEMENTARIA, Surakarta — Komisi X DPR RI menegaskan komitmennya untuk mengawal dan mendukung penuh pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang akan...
Kawal Sensus Ekonomi 2026, Fondasi Kebijakan Nasional
29-01-2026 / KOMISI X
PARLEMENTARIA, Surabaya — Anggota Komisi X DPR RI Karmila Sari menegaskan pentingnya Sensus Ekonomi 2026 sebagai instrumen strategis dalam membaca...
Juliyatmono: Jangan Mainkan Persepsi, Hasil Sensus Ekonomi 2026 Bakal Jadi Dasar Keputusan Negara
29-01-2026 / KOMISI X
PARLEMENTARIA, Surakarta – Anggota Komisi X DPR RI Juliyatmono menegaskan bahwa negara saat ini tidak bisa berjalan tanpa data yang...
Komisi X Awasi Kesiapan BPS Jatim Hadapi Sensus Ekonomi 2026
29-01-2026 / KOMISI X
PARLEMENTARIA, Surabaya — Komisi X DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur guna...