JDIH SETJEN DPR - JDIH SETJEN DPR

#	TENTANG	DOKUMEN
3	Pernyataan Keadaan Perang Pulau-pulau BOANO, Kelang, Manipa, Haruku, Saparua Dan Nusa Laut, Keparu, Kai, Watubela Dan Goram
19	Pengesahan Keputusan Gubernur Kepada Propinsi Sumatera Utara Tentang Penanggungan Pajak Peralihan Dan Pajak Upah Bagi Pegawai Negeri Oleh Negara
45	Susunan Dan Pimpinan Kementerian Kesejahteraan Negara
51	Pembubaran Dan Pembentukan Kembali Dewan Ekonomi Dan Keuangan Terhitung Mulai Tanggal 9 Maret 1955
54	Pengangkatan panitia Negara korban Keamanan Umum
55	Pembentukan Kementerian Agraria
66	Pengiriman Delegasi Untuk Menghadiri Konperensi Asia Afrika Bandung tanggal 18 April 1955
84	Pembentukan Perutusan Ke Konperensi Tahunan Organisasi Perburuhan Internasional Ke Jenewa
97	Penolakan Banding Perusahaan Angkutan N.V. Handel My Lian Hap
120	Pemberian Pengurangan Hukuman Istimewa Pada Hari Ulang Tahun Ke 10 Proklamasi Kemerdekaan Indonesia
142	Pengangkatan dan Pembbasan dengan hormat Menteri Pekerjaan Umum Dan Tenaga serta Menteri Departemen Pendidikan. Pengajaran dan Kebudayaan
192	Perubahan Susunan Dewan Ekonomi dan Keuangan
206	Perincian Pos-pos Bab I (pengeluaran) Bagian XIV (kementerian Agama) Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1952 Dan 1953 Atas Pasal 8 dan Mata Anggaran
207	Perincian Pos-pos Bab I (pengeluaran) Bagian IV A Kementerian Keuangan dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1952 Dan 1953 Atas Pasal 5 Dan Mata Anggaran
208	Perincian Pos Bab I Pengeluaran Bagian IV A Mengenai Perusahaan Jawatan Uang Mempunyai Pengurus Sendiri Dari Anggaran Republik Indonesia
209	Perincian Pos Bab I Pengeluaran Bagian IX Kementerian Penerangan Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1952 Dan 1953 Atas Pasal 8 Dan Mata Anggaran
210	Perincian Pos Bab I Pengeluaran Bagian IV A (Kementerian Pertanian) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1952 Dan 1953 Atas Pasal 8 dan Mata Anggaran
211	Perincian Pos Bab I (pengeluaran) Bagian XII (Kementerian Sosial) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1952 Dan 1953 Atas Pasal 12 dan Mata Anggaran
212	Perincian Pos Bab I (pengeluaran) Bagian XIII (Kementerian Sosial) Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1952/1953 Atas Pasal 2 dan Mata Anggaran
213	Perincian Pos Bab I (pengeluaran) Bagian VII (Kementerian Kehakiman) Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1952/1953 Atas Pasal 2 dan Mata Anggaran
215	Perincian Pos Bab I (pengeluaran) Bagian X (Kementerian Pendidikan, Pengajaran Dan Kebudayaan) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1952/1953 Atas Pasal 2l dan Mata Anggaran
216	Perincian Pos Bab I (pengeluaran) Bagian III (Kementerian Dalam Negeri) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1952/1953 Atas Pasal 2 dan Mata Anggaran
217	Perincian Pos Bab I (pengeluaran) Bagian II (Kementerian Luar Negeri) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1952/1953 Atas Pasal 2 dan Mata Anggaran
218	Perincian Pos Bab I (pengeluaran) Bagian V B (Kementerian Perekonomian) Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1952/1953 Atas Pasal 2 Dan Mata Anggaran
222	Perincian Pos Bab I (pengeluaran) Bagian VIII A (Kementerian Perhubungan) Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1952/1953 Atas Pasal 8 dan Mata Anggaran
293	Penolakan Banding Trayek Perusahaan Truk "AUE"
294	Penolakan Banding Trayek Perusahaan Truk "Hok dan Soen"
295	Penolakan Banding Trayek Perusahaan Truk "Hiap Tjhiang"
296	Penolakan Banding Trayek Perusahaan Truk "Losari"
297	Penolakan Banding Trayek Perusahaan Truk "Kalibaru"
298	Penolakan Banding Trayek Perusahaan Truk "V.T.O.P"
299	Penolakan Banding Trayek Perusahaan Truk "ONG"
300	Penolakan Banding Trayek Perusahaan Truk "O.K.K"
301	Penolakan Banding Trayek Perusahaan Truk "T.D.H"
302	Penolakan Banding Trayek Perusahaan Truk "Ting joe Tjwan"
302A	Pengesahan Peraturan Daerah Kotapraja Jakarta Raya
305	Penolakan Banding Trayek Perusahaan Truk "Kalimantan"
306	Penolakan Banding Trayek Perusahaan Truk "Kang Som Kwie"
307	Penolakan Banding Trayek Perusahaan Truk "Liauw"
308	Penolakan Banding Trayek Perusahaan Truk "Ngo Tjien Sioe"
309	Penolakan Banding Trayek Perusahaan Truk " Jack O.S.L"
310	Penolakan Banding Trayek Perusahaan Truk "Poo Swie Kalimas N.V."
311	Penolakan Banding Trayek Perusahaan Truk "Bintang Timur"
312	Penolakan Banding Trayek Perusahaan Truk "Gajah Mada"
317	Pengangkatan Ketua Dan Anggota Panitia Pemeriksaan

3

Pernyataan Keadaan Perang Pulau-pulau BOANO, Kelang, Manipa, Haruku, Saparua Dan Nusa Laut, Keparu, Kai, Watubela Dan Goram

19

Pengesahan Keputusan Gubernur Kepada Propinsi Sumatera Utara Tentang Penanggungan Pajak Peralihan Dan Pajak Upah Bagi Pegawai Negeri Oleh Negara

45

Susunan Dan Pimpinan Kementerian Kesejahteraan Negara

51

Pembubaran Dan Pembentukan Kembali Dewan Ekonomi Dan Keuangan Terhitung Mulai Tanggal 9 Maret 1955

54

Pengangkatan panitia Negara korban Keamanan Umum

55

Pembentukan Kementerian Agraria