PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Soedeson Tandra meminta seluruh jajaran Aparat Penegak Hukum (APH) untuk tetap solid dalam mendukung Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) mengusut dugaan korupsi di sektor batu bara. Menurutnya, sinergitas menjadi faktor penting agar penegakan hukum berjalan efektif dan memberikan kepastian kepada masyarakat.

Ia menegaskan, korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang memerlukan komitmen penuh dari seluruh aparat penegak hukum. Terlebih, sektor energi saat ini menjadi salah satu prioritas nasional yang harus dijaga melalui tata kelola yang bersih dari praktik korupsi.

"Kami juga meminta kepada jajaran Polri-TNI dan juga agar solid mendukung program pemberantasan korupsi. Kita semua tahu bahwa korupsi adalah extraordinary crime," ujar Soedeson dalam Konferensi Pers Komisi III di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (9/7/2026).

Legislator Fraksi Partai Golkar itu pun menilai dukungan seluruh elemen Polri terhadap Kortas Tipikor akan memperkuat upaya pengungkapan perkara secara profesional. Ia berharap proses penanganan kasus dapat dilakukan secara transparan sehingga masyarakat memperoleh informasi yang jelas mengenai perkembangan penyidikannya.

"Oleh karena itu sekali lagi kami mengimbau kepada TNI-Polri untuk solid, termasuk Jaksa, solid di belakang penyidik Kortas Tipikor untuk bagaimana membongkar perkara ini seterang-terangnya sejelas-jelasnya dan memberikan informasi kepada masyarakat dan menghukum pelakunya seberat-beratnya," tegasnya.

Soedeson menambahkan, pemberantasan korupsi di sektor batu bara tidak hanya bertujuan menindak pelaku, tetapi juga mendukung agenda pemerintah dalam mewujudkan ketahanan energi nasional. Karena itu, penanganan perkara harus dilakukan secara konsisten tanpa dipengaruhi kepentingan pihak mana pun.

"Kami tidak melihat siapa orangnya. Siapapun, apabila memang ada bukti dan hasil penyelidikan, maka hukum harus ditegakkan dengan setegak-tegaknya. Kami akan terus mengawal proses penegakan hukum ini," pungkasnya. (ujm/rdn)