PARLEMENTARIA, Surabaya - Anggota Komisi XIII DPR RI Yan Permenas Mandenas mendorong penguatan sinergi antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan pemerintah daerah guna memastikan setiap regulasi yang diterbitkan selaras dengan sistem hukum nasional serta mampu memberikan kepastian hukum dan manfaat nyata bagi masyarakat.

Dirinya menilai harmonisasi regulasi akan berjalan lebih efektif apabila Kantor Wilayah Kementerian Hukum memiliki kesamaan pemahaman dengan pemerintah daerah sebagai mitra utama dalam pembentukan berbagai peraturan di tingkat daerah.

“Kalau kita sudah sepaham dengan kepala daerah maka kita juga akan membantu beliau dari sisi penyempurnaan atau harmonisasi regulasi yang diterbitkan, baik itu provinsi maupun kebutuhan kota, karena mitra utama kita adalah pemerintah daerah,” ujar Yan Permenas saat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XIII DPR RI ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur di Surabaya, Rabu (8/7/2026).

Menurut Yan, membangun komunikasi yang intensif antara Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dengan gubernur, bupati, dan wali kota merupakan langkah strategis untuk menciptakan kesamaan perspektif dalam penyusunan regulasi. Dengan komunikasi yang baik, proses harmonisasi dapat dilakukan sejak tahap awal sehingga menghasilkan kebijakan yang lebih efektif dan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

“Pak Kakanwil harus sering-sering bertatap dengan bupati, gubernur, wali kota sehingga bisa membangun kesepahaman dan mendorong setiap regulasi yang diterbitkan di Jawa Timur,” lanjutnya.

Ia berharap kolaborasi yang semakin erat antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan pemerintah daerah dapat memperkuat kualitas produk hukum daerah. Regulasi yang disusun melalui proses harmonisasi yang baik diharapkan mampu mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, memberikan kepastian hukum, serta menghadirkan pelayanan publik yang lebih optimal bagi masyarakat.(in/gal)