PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Karmila Sari, menerima 30 aspirasi dari berbagai organisasi masyarakat sipil (OMS) terkait transisi energi berkeadilan. Aspirasi tersebut disampaikan dalam acara Energy Aspirations Week yang diselenggarakan oleh Indonesian Policy Center (IPC). Bertajuk Aspirasi Transisi Energi untuk Prolegnas Berkeadilan, acara ini menjadi platform penting bagi masyarakat sipil untuk berpartisipasi dalam pembahasan kebijakan energi nasional.

“Hari ini saya sangat senang dapat menerima aspirasi dari 30 organisasi masyarakat sipil. Masukan ini akan menjadi bahan penting dalam pembahasan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) mendatang,” ujar Karmila Sari dalam keterangan tertulisnya kepada Parlementaria, Senin (25/11/2024).

Sebagai informasi, DPR RI melalui rapat paripurna telah menetapkan 41 Rancangan Undang-Undang (RUU) prioritas untuk 2025 dan 176 RUU dalam longlist Prolegnas 2024-2029. Aspirasi dari organisasi masyarakat sipil diharapkan dapat mendorong penyusunan kebijakan energi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Peran Strategis Organisasi Masyarakat Sipil

Acara ini dihadiri sejumlah organisasi, termasuk Greenpeace, WALHI, Yayasan Rumah Energi, Perkumpulan Inisiatif, hingga Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN). Mereka menyampaikan isu-isu strategis, seperti kebutuhan transisi menuju energi bersih, perlindungan lingkungan, dan penguatan peran masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya energi.

Menurut Arif Adi Putro, Koordinator Divisi Advokasi IPC, Energy Aspirations Week bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat sipil dalam penyusunan kebijakan energi nasional.

“Sektor energi nasional saat ini menghadapi tantangan besar yang memerlukan pendekatan komprehensif dengan melibatkan semua elemen masyarakat. Kami berharap kegiatan ini menjadi platform strategis untuk mengumpulkan masukan, mendorong diskusi mendalam, dan menghasilkan rekomendasi solid untuk Prolegnas 2025-2029,” jelas Arif.

Pentingnya Kebijakan Energi yang Berkeadilan

Indonesia menghadapi tantangan besar dalam mencapai target transisi energi bersih, termasuk pengurangan penggunaan energi fosil dan peningkatan penggunaan energi terbarukan. Berdasarkan Laporan Status Energi Terbarukan Indonesia 2023 yang dirilis oleh Institute for Essential Services Reform (IESR), kontribusi energi terbarukan baru mencapai 12,3% dari total bauran energi nasional hingga akhir 2023, masih jauh dari target 23% pada 2025.

Organisasi masyarakat sipil menekankan pentingnya kebijakan yang berorientasi pada keadilan sosial, seperti pemberian akses energi bagi masyarakat terpencil dan rentan. Mereka juga mendorong penguatan peran masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya energi secara berkelanjutan.

Langkah Strategis ke Depan

Melalui aspirasi yang telah disampaikan, para peserta berharap pemerintah dan DPR RI dapat mempertimbangkan kebijakan yang lebih inklusif untuk mendukung pencapaian target transisi energi. Karmila Sari menegaskan komitmennya untuk membawa masukan ini ke Baleg DPR RI dalam pembahasan Prolegnas.

“Semoga kegiatan ini menjadi langkah awal untuk membangun kebijakan energi yang lebih inklusif, efisien, dan berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan,” pungkas Arif Adi Putro.

Acara ini menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sipil dalam mewujudkan transisi energi yang adil dan berkelanjutan di Indonesia. (ssb/aha)