PARLEMENTARIA, Tangerang - Anggota Komisi XII DPR RI Sigit Karyawan Yunianto menyampaikan keprihatinannya terkait pemerataan akses energi listrik di Indonesia. Legislator dari Dapil Kalteng ini mengungkapkan bahwa masih banyak masyarakat di daerah pemilihannya yang belum menikmati aliran listrik, meskipun daerah tersebut merupakan salah satu penghasil batubara terbesar di Indonesia.

"Listrik adalah kebutuhan dasar yang sangat penting bagi masyarakat. Kami sangat prihatin karena masih ada saudara-saudara kami yang belum mendapatkan akses listrik, padahal daerah kami adalah penghasil batubara," ujarnya kepada Parlementaria saat mengikuti Kunjungan Kerja Tim Komisi XII ke PLTU Lontar 3, Kabupaten Tangerang, Banten, Jumat (8/11/2024).

Sigit juga menyoroti ketimpangan infrastruktur energi antara Kalimantan Tengah dan daerah lain, seperti Banten, yang sudah memiliki smelter (pabrik pengolahan batubara). Menurutnya, keberadaan smelter di Banten telah berkontribusi pada pemenuhan kebutuhan listrik yang lebih baik, sementara di Kalimantan Tengah, meski kaya akan sumber daya batubara, belum memiliki fasilitas smelter sendiri. Hal ini berimbas pada ketidakmerataan distribusi listrik bagi masyarakat setempat.

"Kami merasa iri dengan smelter yang ada di Banten yang sudah sangat baik. Sementara di Kalimantan Tengah, meskipun daerah kami penghasil batubara, tidak ada smelter yang dapat mendukung pemenuhan kebutuhan energi lokal," pungkasnya.

Politisi Fraksi PDI Perjuangan ini mengungkapkan dukungannya terhadap program swasembada energi yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto. Sigit berkomitmen untuk mendukung dan mengawasi pelaksanaan program tersebut agar dapat mendorong pembangunan smelter di berbagai daerah penghasil batubara, termasuk Kalimantan Tengah.

"Program swasembada energi ini harus bisa memastikan agar semua wilayah, termasuk Kalimantan Tengah, mendapatkan manfaat dari potensi sumber daya alam kita. Kami akan sampaikan ide-ide konstruktif dan terus melakukan pengawasan agar listrik dapat merata di seluruh Indonesia," tutupnya. (pdt/rdn)